Berita Terkini
SAH, Akhirnya Punya KTP, 3.000 Orang Rimba Jadi WNI, Mensos Risma Sempat Tawarkan Rumah tapi Ditolak
Dalam dialog bersama Orang Rimba, Mensos Risma sempat menawarkan rumah permanen bagi Orang Rimba.
lihat foto
Orang Rimba saat ini masih hidup semi nomaden. Mereka masih menjalankan tradisi melangun saat terjadi musibah kematian keluarganya.
Sehingga, tak jarang dari mereka tak kembali ke rumah untuk meninggalkan duka.
Selain itu, dalam kepercayaan Orang Rimba, mereka tak mengenal rumah beratap dan berdinding. Sebab menurut kepercayannya, jika mereka tinggal di rumah permanen, mereka tidak bisa berinteraksi dengan dewa mereka.
"Dari nenek moyang kami kalau bangun rumah tergantung dengan dewa. Kami tidak mau kalau orang luar yang buat rumah kami, karena kalau rumah kami ada atap dan dinding, dewa kami tidak bisa masuk, dan anak-anak bisa sakit," kata Ngalembo.
• Umat Hindu Sementara Nyepi, Jangan Lupa Kirimkan Ucapan, Ini Kumpulan 40 Ucapan Dalam Dua Bahasa
Orang Rimba resmi kantongi KTP
Orang Rimba di Provinsi Jambi telah mengikuti perekaman data kependudukan.
Pada tahap pertama perekaman ini ditargetkan 414 KK orang rimba, dengan jumlah hampir 3.000-an jiwa akan mendapatkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
Perekaman data kependudukan orang rimba dilakukan di empat lokasi. Di antaranya di Kabupaten Batanghari dilakukan di kantor Desa Jelutih untuk merekam 104 KK.
Kemudian Kantor Desa Bukit Suban perekaman data 162 KK Orang Rimba di Kecamatan Air Hitam.
Selain itu, di Kantor Desa Limbur Tembesi untuk 66 KK orang rimba di Kecamatan Bathin Delapan, serta 81 KK di Kantor Camat Pelepat Kabupaten Bungo.
Perekaman data kependudukan orang rimba ini terlaksana atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
"Data kependudukan ini, akan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi bulan depan mereka sudah bisa menerima bantuan, seperti bantuan pangan non-tunai," kata Risma di Kantor Desa Jelutih, Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (10/3/2021).
Setelah berinteraksi dengan Orang Rimba, Risma pun menyadari, mereka butuh KTP untuk mengakses layanan publik dan lahan usaha untuk mendapatkan sumber ekonomi dan pangan.
“Kita sudah bicara, mereka mau punya lahan usaha, ini yang akan kita bicarakan dengan kementrian ATR dan KLHK,” kata Risma.
Permintaan lahan usaha ini disampaikan oleh Tumenggung Ngelembo, menurutnya meski Orang Rimba ada tradisi melangun, namun kalau sudah ada lahan usaha mereka akan tetap kembali ke lahan mereka. Di sana mereka akan hidup.
