Maurits Mantiri: Perangkat Daerah Harus Siap Digitalisasi

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Ir Maurits Mantiri MM Wali Kota Bitung terpilih,yang berpasangan dengan Hengky Honandar SE Wakil Walikota Bitung kembali menekankan program Digitalisasi ke perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bitung.

Maurits dan Hengky dijadwalkan akan resmi memimpin Kota Bitung mulai bula April 2021 hingga tahun 2024, sudah dan terus menggenjot jajarannya agar mempu mengimplementasikan program, visi dan misi dari MMHH.

MMHH adalah akronim dari Maurits Mantiri dan Hengky Honandar.

Adapun satu diantara program unggulan adalah digitalisasi, yang harus dilakukan perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan.

Di lingkungan pemerintah kota Bitung ada enam badan, delapan kecamatan, 69 kelurahan, 12 bagian sekretariat daerah (setda) kota Bitung dan 20 perangkat daerah.

Mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Kesehatan, Pertanian, Koperasi dan UKM, Komunikasi dan Informasi, Lingkungan hidup, Pariwisata, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perijinan, Pendidikan dan Kebudayaan, DPPKB, Perdagangan dan perindustrian.

Dinas perhubungan, Perikanan dan kelautan, Perpustakaan daerah, Perumahan dan permukiman, Sosial dan Dinas Tenaga kerja.

"Selama sepekan ini, kami menerima beberapa tamu, seperti Balai Karantina Pertanian, Balai Industri Bahasa, Lippi, Bank Indonesia (BI) dan PT MSM. Semua berharap dan menitik beratkan pada digitalisasi," kata Maurits kepada wartawan Minggu (14/3/2021).

Apa yang diharapkan oleh instansi terkait diatas, sangat berkesesuaian dengan apa yang hendak di capai, di era pemerintahan Wali kota Bitung terpilih Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Bitung terpilih Hengky Honandar SE, yang berencana menjadi Bitung menjadi kota Digital.

Dengan sejumlah program digital, satu diantaranya 1.000 titik WiFi.

Program digitalisasi, berarti perangkat daerah mampu membuat platfrom atau modal berpikir dalam rangka menyusun supaya substansi semua program dan kegiatan terintegrasi.

'Agar pelayanan publik juga semakin baik," tambahnya.

Program dan kegitan yang akan disusun perangkat daerah, apalagi menata anggaran harus melihat substansi, urgensi dan isu apa yang sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah yang akan di capai.

Dia mencontohkan di perangkat daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kenapa harus ada anggaran beli bibit bawang Rp 100 juta, setelah di hitung dan di cek, selama pandemi covid 19 kekurangan bawang 100 ton sehingga butuh anggaran untuk menggerakkan itu.

"Nah, kalau seperti ini kami sepakat.Tapi kalau anggarannya tidak tetap sasaran dan tepat guna percuma," tegasnya.

Contoh lainnya yang disebut Maurits, mengenai isu tentang kekurangan guru yang tidak pernah selesai dari jaman dulu sampai sekarang.

Dia mengisahkan ketika masih bersekolah, ada seorang guru yang namanya Frans Tiolang dari sejak kelas  1 sampai kelas 6 SD hanya dia gurunya. Walhasil Maurits bisa sukses hingga menjadi Wali kota Bitung.

Kondisi saat ini guru dan tenaga harian lepas (THL) banyak, faktor persoalan bukan pada isu kekurangan guru.

Melainkan kurangnya pendekatan kemanusiaan antara guru dan murid, inilah yang harus diperhatikan.

"Angkat partisipasi murni (APM) untuk SD, SMP 78 dan SMA 68. Contoh kita berikan angka absolut 100 orang yang awal masuk sekolah. Di awal ada 2 orang tidak sekolah, masuk di SMP menyisahkan 78 ada 22 tidak sekolah. Di SMA, berkurang 68 ada 32 tidak bersekolah, artinya dari 100 orang anak tadi yang ketika berada di SMA sisa 46 orang artinya pendidikan kota Bitung rata-rata SMP," bebernya.

Melihat ini, Maurits berpikir mau jadi apa daerah kota Bitung kedepan. Apakah ini efek kekurangan guru? atau kurangnya pendekatan antara guru dan murid di sekolah, sehingga isu  tentang pendidikan mahal dan kekurangan guru harus di tepis dulu.

Karena isu yang diperhadapkan adalah, bagaimana murid bisa balik ke sekolah. Pendekan kedepan akan memperbanyak paket A, B dan C, meski yang lalu anggarannya hanya di APBN akan di plot ke APBD akan sekolahnya anak hingga mengikuti balat pelatihan tenaga kerja.

"Jadi selain memiliki ijazah SMA dan sertifikat kompetensi," kata dia.

Kedepan dia berencana kedepan akan melakukan kerjasama dengan BI, untuk membuat kartu kredit pemerintah.

Agar ketika akan melakukan transaksi tinggal pakai kartu kredit, seperti makan minum tinggal gesek tidak perlu lagi SPJ (Laporan pertanggungjawaban keuangan).

Sehingga tidak berpotensi bendahara menahan lama, hingga menambah-nambah nominal dalam SPJ itu.

"Nah, jika sudah seperti ini klop dengan program Digitalisasi. Untuk SPJ nanti dalam bentuk Token di kredit card agar tidak lagi terjebat lagi dalam persoalan sepele," kata Maurits.

Ada juga program-program dari sejumlah instansi vertikal, seperti Politekni Perikanan dan Kelautan, KSOP dan BKSD memiliki program yang tinggal pemerintah lakukan konspirasi.

Pihaknya juga akan upayakan sektor UMKM dan masyarakat bisa bergerak dengan baik, dengan basic digitalisasi.

Jika sudah ada digitalisasi, misalnya dinas Tenaga kerja lewat provilling penduduk akan di ketahui masyarakat yang ada di Bitung dengan latar belakang atau skillnya apa, untuk ditempatkan bekerja di perusahan sesuai dengan kompetensi.

"Untuk provilling kependudukan ini juga menjadi tanggung jawab seluruh kepala perangkat daerah (KPD), di 69 kelurahan. 1 KPD di 1 kelurahan, konsentrasi ini melakukan provalling kependudukan jika sudah selesai secara digital sudah memiliki data base," ujarnya.

Maurtis mengajak kepada seluruh KPD, untuk bekerja berdasarkan mekanisme, sistem dan cara berpikir digitalisasi agar memudahkan kedepan mencapai target.

Sebelumnya Pingkan Sondakh Kepala Bappeda Kota Bitung, dalam keterangannya terkait pelaksanaan  Forum lintas perangkat daerah (FLPD) tahun 2021 beberapa hari lalu.

Sebagai 'jembatan' strategis dalam mengkoordinasikan rencana pembangunan yang mampu jawab isu strategis.

Perangkat daerah diharapkan harus mampu menyusun perencanaan yang terintegrasi, menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Sambil mengacu pada visi, misi dan program unggulan Walikota dan wakil walikota Bitung terpilih serta prioritas pembangunan kota Bitung tahun 2020.

Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat Daerah, dengan usulan dari hasil Musrenbamg, rencana kerja perangkat daerah di Kecamatan, pertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai Tupoksi.

Selaraskan program dan kegiatan antar perangkat dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, sesuai dengan kewenangan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.(crz)

• Kuasa Hukum ASM Michael Jacobus: Jika Ngotot Kami Bawa Masalah Ini ke Kejaksaan

• Kisah Yudas Iskariot Hianati Yesus, dan MenyerahkanNya Hanya Dengan Ciuman, Tergiur Kenikmatan Dunia

• Orangtua Pusing, Masih SMA Sudah Hamil 7 Bulan, Ternyata Tergoda Uang Kakek 63 Tahun