Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kisruh Partai Demokrat

Moeldoko Bakal Maju Pilpres 2024, KLB Partai Demokrat Jalan Terbaik Patahkan Dinasti SBY dan AHY

Moeldoko akan bicara soal langkah-langkah mereka dan polemik yang berlanjut dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Editor: Finneke Wolajan
tribunnews.com
Hasil KLB Partai Demokrat, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sosok Moeldoko dikabarkan akan maju di Pilpres 2024 dari Partai Demokrat versi KLB Partai Demokrat di deli serdang.

Sekjen versi KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengatakan Moeldoko akan bicara soal langkah-langkah mereka dan polemik yang berlanjut dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

"Begini, beliau (Moeldoko) mengutamakan kepentingan tugas kenegaraan itu ya," kata Jhoni Allen di Menteng, Kamis (11/3/2021).

Moeldoko hingga kini masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden.

Untuk saat ini pihaknya tengah menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk soal keabsahan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat untuk diserahkan kepada Kemenkumham.


Jhoni Allen hadir di Mata Najwa

Jhoni Allen Marbu enggan membicarakan posisi Partai Demokrat ke depan, apakah akan bergabung ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

Termasuk juga soal apakah Moeldoko akan diusung sebagai calon presiden 2024, Jhoni juga tak mengonfirmasi.

"Begini, kalau mau ke Bandung kita harus mampir dulu ke Bogor. Ini kan ke Bogornya belum selesai," ujarnya.

Jhoni Allen sebelumnya juga buka suara soal alasan mengapa Kongres Luar Biasa (KLB) jadi jalan terbaik bagi Partai Demokrat.

Menurutnya, ada dinasti politik di Demokrat yang memegang kekuasaan tertinggi. Dinasti tersebut yakni posisi ketum dan ketua majelis tinggi.

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," tutur Jhoni.

AHY, tambah Jhoni, juga menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi waketum, sekjen, dan seterusnya, yang dinilainya sebagai pembantu ketum.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam kongres atau kongres luar biasa, menentukan siapa calon ketua umum pada kongres atau KLB," bebernya.

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnya justru demokrasi PD diamputasi SBY.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved