Partai Demokrat
Ketua DPC Demokrat di Sulut Terbanyak Dipecat, Pengamat Puji Sikap Mor Bastiaan
Ketua Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan masih membuka opsi bagi kader yang terlanjur dibujuk iut KLB untuk balik ke 'pangkuan' AHY.
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 16 Ketua DPC Demokrat telah dipecat gegara mendukung Konges Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko.
Dari 16 Ketua DPC itu, enam di antaranya adalah Ketua DPC Partai Demokrat asal Sulawesi Utara yakni Ketua DPC Demokrat Tomohon, Sangihe, Sitaro, Bolsel, Bolmut dan Boltim.
Daerah lain semisal Sulawesi Selatan (Sulsel) hanya empat. Jawa Timur (Jatim) hanya tiga.
Sedangkan dua Ketua DPC Demokrat lainnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan masih membuka opsi bagi kader yang terlanjur dibujuk ikut KLB untuk balik ke 'pangkuan' Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ).
"Ketua masih membuka pintu ampun," katanya Tribun Manado Rabu (10/3/2021).
Menurut dia, para kader yang dibujuk dengan dijanjikan macam - macam.
Di antaranya ada yang sudah merasa salah lantas membuat pengakuan di DPP.
Informasi yang dihimpun Tribun Manado, ada 21 kader Demokrat Sulut yang ikut KLB.
Enam di antaranya berstatus eks ketua DPC karena keburu dipecat sebelum ikut KLB.
Sementara kubu Demokrat di Manado, Minut dan Bitung kokoh mendukung AHY.
Ketua Demokrat Minut Stendy Rondonuwu menuturkan partainya sedari awal tegak lurus mendukung AHY.
"Kami memilih AHY karena di tangannya elektabilitas demokrat naik," katanya.

Ketua Demokrat Bitung Jacky Ticoalu mengaku tetap pada jargon awal yakni mengawal AHY hingga ke kursi presiden.
Jacky mengaku akan melakukan konsolidasi untuk memagari partai dari rongrongan kubu Moeldoko.
Demokrat Manado di bawah kepemimpinan Noortje Van Bone tetap konsisten mendukung AHY.
"Kami rapatkan barisan mendukung AHY," ujarnya.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Sulut Billy Lombok menengarai ada pihak yang sudah terindentifikasi kader partai lain turut melakukan pendekatan pada kader partai Demokrat untuk ikut KLB.
Billy meminta pemerintah bersikap adil dalam memutuskan perkara kasus Demokrat.
Sebaliknya kubu Moeldoko di Sulut ingin semakin banyak kader Demokrat yang gabung ke pihaknya.
"Kami ingin merangkul kader yang ingin bersama sama," kata dia. Sebut dia, kubunya punya kekuatan yang solid.
"Mereka bergabung lewat proses yang murni. Mereka tertarik dengan visi misi kami mengembalikan Demokrat ke relnya," kata dia kepada Tribun Manado via WA Selasa (9/3/2021) pagi.
Gandey menyebut dirinya yang membujuk para kader Demokrat AHY agar pindah ke Moeldoko.
Hal itu melalui proses politik yang wajar tanpa iming iming uang ratusan juta.
"Yang utama tentu visi dan misi," kata dia.
Pendapat Pengamat Politik

Pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan jika benar ada langkah dari Pimpinan Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan memberi 'pengampuan' kepada sejumlah oknum yang hadir dalam KLB PD di Sumut adalah hal yang menarik.
Langkah itu menunjukan telah ada komunikasi politik antara pimpinan Partai Demokrat Sulut, dalam hal ini Mor Bartian dan kawan-kawan.
"Berangkat dari sana sangat mungkin para oknum yang hadir di KLB merasa lebih diuntungkan untuk kembali menyatu dengan Mor Bastian," kata Tumbelaka kepada Tribun Manado.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena kalkulasi politik berdasarkan konstelasi yang ada di Sulut serta nasional.
Juga kemungkinan ada ekspektasi sosial dan politik yang tidak tercapai pada saat KLB.
"Nah, langkah Mor Bastian tersebut setidaknya akan memperkuat posisi politik di Sulut dengan cara merangkul dan berbuah bonus melemahnya posisi KLB dikarenakan berkurangnya dukungan politik," terang Tumbelaka.
Lanjutnya, kedepan yang ditunggu adalah walaupun para oknum kader sudah diterima kembali, maka akan dilihat apakah ada sanksi politik atau tidak.
Kalaupun ada, apa sanksi yang akan diberikan oleh Mor Bastiaan dkk terhadap kader yang telah terlanjur ikut KLB?
Karena ini juga sebagai bagian menjaga "rasa" serta mengapresiasi terhadap para kader yang loyal kepada Mor Bastian dengan tidak mengikuti KLB.
Hal ini penting untuk dilihat, karena ini menjadi bagian bagaimana rasa keadilan kepada pengurus dan kader partai yang tidak mengikuti KLB tersebut.
"Sebab, dalam organisasi dan manajemen merupakan sesuatu yang lumrah jika adanya pemberian penghargaan dan hukuman terhadap setiap orang yang ada dalam kepengurusan organisasi," jelas Tumbelaka. (Arthur Rompis dan Majer Lumantow)