Tingkatkan Pelayanan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Buat Forum Mendengar Masukan Publik 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal,

BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah,

manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja,

asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya. 

Baca juga: DPC Demokrat Bolmut Nyatakan Sikap Dukung KLB Moeldoko Sebagai Ketum Partai Demokrat

Baca juga: Bupati Depri Pontoh Serahkan LKPD Pemkab Bolmut Ke BPK RI Perwakilan Sulut

Baca juga: Kolonel Phundi Rusbandi Resmi Nahkodai Bakamla Zona Maritim Tengah

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut.

Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

"BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi,

Baca juga: Nyatakan SAS Belum Resmi Gabung PDI-P, Lengkong: Masih Ditunggu SAS Datang Secara Resmi

Baca juga: Terkait DPC Demokrat Boltim yang Ikut KLB, Tommi Sumendap Belum Bisa Dihubungi

Baca juga: Serahkan LKPD 2020, Iskandar Kamaru Optomis Bolsel Raih 7 Kali WTP 

masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan,

Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3/2021). 

Baca juga: Irjen Nana Sudjana: Saya Minta Dukungan Jajaran Polda Sulut

Baca juga: PMI Pusat Puas Kinerja 5 Tahun Steven Kandouw cs, Indikasi lanjutkan Kepemimpinan?

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan,

melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. 

Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

Baca juga: Rakernas IX PKK, Rita Tamuntuan - Kartika Devi Tanos Simak Arahan Tri Suswati Tito Karnavian

Baca juga: Pintu Maaf AHY Terbuka untuk Moeldoko, Tradisi Militer Dibawa-bawa: One a Soldier Always a Soldier

"Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan,

kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS," kata Ghufron. 

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan,

stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi. 

Baca juga: Fakta-Fakta Resepsi Pernikahan Senator Cantik Cherish Harriete Mokoagow di Kotamobagu

Baca juga: Awali Tugas Sebagai Ketua Bhayangkari Sulut, Begini Pesan Ny Shinta Nana Sudjana

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah

(dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Baca juga: Joune Ganda Akui Minahasa Utara Berat Raih Opini WTP dari BPK

Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya). 

Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono

dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Baca juga: Menang Taruhan, Pria Bertato Ini Pasang Implan di Buah Dada Lalu Memamerkannya

YOUTUBE TRIBUN MANADO: