Basmi Ingin Bitung Kiblat Perikanan Nusantara

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Basmi Said Ketua Asosiasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kota Bitung menjelaskan, saat ini untuk persoalan perikanan satu diantaranya adalah Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), setiap perusahan perikanan di Kota Bitung hanya diberikan izin ke 1 WPP-NRI dan menurut hemat Basmi minimal mesti dua.

Basmi jelaskan, dari data terkini yang dia himpun ada 5 jota ton per tahun hasil perikanan yang diperoleh di tiga WPP-NRI.

Pertama WPP-NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

WPP-NRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera dan WPP-NRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

"Dari tiga WPPNRI yang ada, kami perusahan perikanan ini diizinkan dua WPPNRI. Karana saat ini hanya satu yang diizinkan," kata Basmi.

Pertimbangannya, pertama agar kapal bisa leluasa kesana kemarin.

Kemudian ketika di wilayah Selatan berombak, kapal tidak bisa pindah haluan ke wilayah Barat dan begitu sebaliknya karena izinnya hanya satu WPP-NRI.

Kemudian pelaku usaha perikanan, kerap diperhadapkan dengan izin lintas daerah. Izin yang sudah digenggam dari Sulut, tidak bisa di pakai ketiak berada di daerah luar seperti di Maluku.

Jika kapal masuk melakukan penenangkapan, oleh daerah setempat dianggap melanggar.

"Ini butuh pendekatan lintas provinsi," tambah pria yang juga sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah tinggi ekonomi di Kota Bitung STIE Petra Bitung.

Untuk mengurus perizinan kapal di dua daerah, pihaknya mengkleim  tidak ada masalah bisa di penuhi.  

Saat ini, ada 180 juta karton ikan kaleng per tahun kebutuhan ikan di Dunia, Eropa dan Amerika.

Potensi perikanan di dunia harus di tangkap Kota Bitung Bitung, untuk manfaatkan seluasnya kepada  masyarkat dan kembalikan kejayaan Bitung kota perikanan.

"Kami ingin kiblat perikanan Nusantara di Kota Bitung, kembalikan Bitung penuntu harga bukan Bangkok price dan General Santos Price, mulai dari Tuna Cakalang dan jenis ikan lainnya. Sehingga cara yang harus dilakukan perluas perizinan di WPP-NRI, wilayah tidak dibatasi," tandasnya.

Keberadaan perusahan ikan di Bitung ini, di tunjang dengan perusahan penangkap ikan berbagai jenis seperti long line, hand line, pursine, kapal pengangkut dan lainnya.

Di era keemasan sektor perikanan di Kota Bitung tahun 2014 kebawah, keberadaan kapal ini 80 persen eks asing.

Dan sudah diubah benderanya dan lainnya ke Indonesia.

Sebelum merotorium Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di tahun 2014, ada sekitar 56 UPI di Bitung, kemudian pasca moratorium menjadi 35 karena beberapa perusahan hampir kolaps.

Era kejayaan sektor perikanan di Kota Bitung, dari informasi yang dirangkum ke 56 UPI kapasitas terpasangnya 1.440 ton per hari untuk pabrik pengolahan ikan.

Tahun 2014 perusahan penangkap ikan mampu mensuplay 56 persen dari kapasitas terpasang. Karena di dukung armada kapal yang eks asing namun sudah berubah bendera dari asing ke Indonesia.

Melakukan aktivitas menangkap ikan di fishing ground Zona ekonomi eksklusif ( ZEE ) atau lautan internasional, yang asas manfaatnya diberikan ke Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya.

ZEE 16 mil dari ujung pulau terlaur Indonesia.

Kalau asas manfaat sektor perikana di Indonesia tidak di manfaatkan, maka akan di manfaatkan oleh negara lainya, karena keberadaannya di laut lepas.

Pasca Moratorium Menteri Susi, sisa 9.7 persen dari kapasitras terpasang suplay bahan baku atau ikan dari perusahan penangkap dan penampung ikan ke UPI.

Kapal penangkap ikan suplay bahan baku di perusahan ikan, karena waktu itu kapal nelayan lokal atau tradisional  belum mampu mensuplay bahan baku dengan jumlah besar.

Saat ini banyak pelaku usaha perikanan, baik UPI, penangkap hingga penampung, menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk melakukan recovery sektor perikanan.

Apalagi satu diantara visi, misi dan program pemerintahan yang baru Ir Maurits Mantiri MM Wali kota Bitung terpilih dan Hengky Honandar SE Wakil Walikota Bitung terpilih jadikan Bitung kota industri.

Jika kapal eks asing tidak bisa jalan, harus ada solusi dari pemerintah misalkan hadirkan kapal dalam jumlah yang cukup banyak.

Kemudian kebijakan harus di sesuaikan dengan sitausi dan kondisi di lapangan.

Mudah-mudahan,  belajar dari peristiwa yang lalu akan ada trobosan yang membuat sektor perikanan di Kota Bitung bangkit kembali.

Misalkan ada kebijakan win win solution, dimana pabrik akan mempu pekerjaan buruh di pabrik jika ada material atau bahan yang disuplay dari kapal ikan besar dan kapal yang mampu beroperasi di perairan yang jauh.

Persoalan kapal inilah yang harus disikapi hati-hati, dengan bijak. Banyak kapal eks asing yang sudah berbedera Indonesia tidak semua siluman, banyak sudah buat perubahan dan layak untuk digunakan. (crz)

• KLASEMEN Terbaru Liga Spanyol Usai Laga Derbi Madrid Real Madrid VS Atletico Madrid Tadi Dini Hari

• Maurtis Mantiri: Menteri Kelautan & Perikanan Kembalikan Kejayaan Sektor Perikanan Bitung

• Daftar Harga iPhone Terbaru Awal Bulan Maret 2021, Lengkap dengan Spesifikasi iPhone 12 Series