AHY Sebut Rivalnya Moeldoko Musuh Bersama Hingga Matinya Demokrasi

TRIBUNMANADO.CO.ID  - Konflik Partai Demokrat terus berlanjut setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY)  dilengserkan dalam Kongres Luar biasa (KLB) akhir pekan lalu.

KLB memilih mantan panglima TNI Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Kini partai Partai Demokrat memiliki dualisme kepemimpinan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada masalah yang lebih besar dan serius dari sekadar konflik Partai Demokrat. 

Hal tersebut diungkapkan AHY saat konferensi pers bersama petinggi Partai Demokrat lainnya serta para ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

Menurutnya, konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujar AHY di depan para kader Partai Demokrat sebagaimana tayangan Breaking News KOMPAS TV, Minggu (7/3/2021).

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik, hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, AHY menegaskan, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai,

namun  juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dancita-cita bangsa Indonesia.

"Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara.

Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik," jelasnya.

"Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.