Breaking News:

Partai Demokrat

Mahfud MD Tanggapi KLB Partai Demokrat, Ceritakan Kejadian di Masa Megawati dan SBY

KLB ini ikut ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Muhammad Mahfud MD

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Menkopolhukam, Dr Mahfud MD 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kisruh internal Partai Demokrat mencapai puncaknya Jumat (5/3/2021) dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB itu terpilih Moeldoko sebagai Ketua Umum partai berlambang bintang mercy tersebut.

KLB ini ikut ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Muhammad Mahfud MD.

Dikutip dari akun Twitter resmi Mahfud MD @mohmahfudmd, menurutnya pemerintah tidak bisa ikut campur dan melarang adanya KLB Demokrat tersebut.

Baca juga: Pandangan 4 Pengamat Politik Terkait Gejolak Demokrat dan Peran AHY, SBY, Moeldoko Hingga Jokowi

Baca juga: Menparekraf dan Masata Launching Likupang Duathlon, Seri Pembuka dari 5 Destinasi Super Prioritas

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Desa Minanga Diduga Hilang Terseret Ombak di Pantai Bintauna Bolmut

Sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Sabtu (6/03/2021).

Dalam cuitannya tersebut Mahfud juga menceritakan kejadian masa lalu tentang persoalan internal partai yang hampir sama dengan KLB Demokrat sekarang ini.

Moeldoko berpidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang (5/3).
Moeldoko berpidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang (5/3). (Kompas TV Youtube)

Ia menjelaskan tentang persoalan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)."

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," tulis Mahfud.

Halaman
1234
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved