Sosok Moeldoko Resmi Jadi Ketum Demokrat, Dekat dengan SBY, Dituding Terlibat Gerakan Kudeta Partai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) hari ini.

Dilansir dari Tribunnews dan siaran langsung Kompas TV, terlihat sejumlah tokoh seperti Jhoni Allen Marbun hingga Marzuki Alie.

Dalam KLB Partai Demokrat dihasilkan beberapa keputusan.

Satu di antaranya menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun saat pembacaan keputusan itu, Moeldoko belum datang.

Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut.

Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Sementara itu, meskipun tak hadir secara langsung, Jhoni Allen Marbun yang merupakan inisiator KLB menyebut pemilihan ini atas hati nurani para kader.

"Beliau tidak hadir di sini. Semuanya karena hati nurani atas pemilihan ketua umum Pak Moeldoko. Ini penting," ucap Jhoni Allen.

Ia menegaskan kembali, pemilihan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Sebenarnya kita harus menunggu beliau. Tapi atas kebutuhan hati nurani kita, kita proses keseluruhan dengan prosedural. Beliau terpilih," imbuhnya.

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dituding terlibat dalam gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat.

Tudingan tersebut di antaranya dilemparkan oleh politisi Demokrat Andi Arief.

Terlepas dari tudingan tersebut, Moeldoko sendiri justru merupakan sosok yang begitu dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI.

Tidak hanya itu, Moeldoko bahkan juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga SBY, yakni Pramono Edhie Wibowo yang merupakan kakak ipar SBY.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, kedekatan antara Moeldoko dengan SBY bermula saat keduanya menjadi junior dan senior di TNI.

Setelah itu, kedekatan keduanya berlanjut ketika SBY menjadi presiden.

Moeldoko lantas dipercaya oleh SBY menjabat sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu.

Sebelum menjadi Panglima TNI, di masa pemerintahan SBY, Moeldoko juga sempat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pada saat dipilih menjadi KSAD, Moeldoko menggantikan Pramono Edhie Wibowo yang merupakan kakak ipar dari SBY.

Dengan Pramono, Moeldoko juga diketahui memiliki hubungan yang lebih dari antara junior dan senior.

"Satu hal yang sungguh saya hormat dan teladani adalah yang pertama kesederhanaan beliau, kedua integritas antara ucapan dan tindakannya luar biasa," ujar Moeldoko saat menghadiri prosesi pemakaman Pramono Edhie, 14 Juni 2020 lalu.

Diketahui, Moeldoko memimpin TNI pada dua pemerintahan, yakni di bawah pemerinatah SBY dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Moeldoko tetap dipertahankan oleh Jokowi menjadi Panglima TNI saat dirinya menjadi presiden pada tahun 2014.

Kondisi itu membuat Moeldoko disebut-sebut sebagai penjembatan antara Jokowi dengan SBY.

Setelah pensiun dari Panglima TNI pada tahun 2015, Moeldoko kembali mendapatkan kepercayaan dari Jokowi.

Tepatnya pada tahun 2018, dirinya ditunjuk oleh Jokowi uuntuk menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Tanggapi soal Isu Terlibat Gerakan Kudeta Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memberikan tanggapan terkait persoalan gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat.

Politisi Demokrat Andi Arief bahkan terang-terangan menyebut namanya termasuk dalam daftar 5 orang mau mengudeta Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, Moeldoko meminta untuk tidak sedikit-sedikit disimpulkan atau mengaitkan dengan istana ataupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Poinnya yang pertama jangan sedikit-sedikit istana," ujar Moeldoko.

"Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi," jelasnya.

Moeldoko memastikan bahwa Jokowi tidak tahu menahu soal isu Demokrat.

Dirinya mengaku prihatin atas apa yang tengah dialami oleh partai berlambang bintang bersinar tiga arah tersebut.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," tegasnya.

"Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.

Terkait isu yang mengarah pada dirinya, Moeldoko menyebut memang pernah berfoto dengan siapapun termasuk kader dari Demokrat maupun orang-orang yang diduga pelaku gerakan kudeta Demokrat.

Namun menurut Moeldoko, hal itu tidak bisa lantas disimpulkan bahwa dirinya termasuk dalam pihak yang disebut memiliki niatan buruk terhadap Demokrat.

"Muncullah isu kudeta dan seterusnya, mungkin dasarnya foto-foto. Orang ada dari Indonesia timur, dari mana-mana datang ke sini mau foto sama saya, ya saya terima," ungkapnya.

Lebih lanjut, Moeldoko hanya berpesan kepada pemimpin di Demokrat maupun pemimpin lainnya untuk tidak mudah baper.

"Saran saya menjadi seorang pemimpin harus yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," pungkasnya.

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat 

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat  digelar hari ini sementara itu, pihak Partai Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal KLB ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peserta yang menghadiri KLB diiming-imingi sejumlah uang bahkan jabatan.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah."

"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir."

"Dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

Bahkan, Herzaky menyebut para mantan kader yang menggelar KLB bekerja sama dengan oknum kekuasaan untuk mendorong adanya insentif.

"Seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir."

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek," ujar Herzaky.

Untuk itu, menurut Herzaky, rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan.

Oknum tersebut sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya.

Hal itu untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah, berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

"Dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong."

"Seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, pola catut-mencatut tokoh dan kebohongan ini sudah ada sejak awal isu KLB mencuat.

Seperti sejak awal mereka mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo.

Padahal kenyataannya, lanjut Herzaky, yang hadir dalam KLB bukanlah pemilik suara.

Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu.

Juga, panitia pelaksana Kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat.

"Sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020," ungkapnya.

KLB yang Digelar Hari Ini Berakhir Ricuh

Sementara itu, sempat terjadi kericuhan saat KLB Demokrat berlangsung. 

Massa pro KLB yang tadinya berada di dalam hotel bergerak menuju SPBU, tempat massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain berkumpul.

Sesampainya di SPBU, massa pro KLB berteriak-teriak.

Massa pro KLB minta massa Herri Zulkarnain bubar dan meninggalkan lokasi.

Karena mendapat perlawanan, massa pro KLB kemudian menendang pembatas besi milik SPBU.

Selanjutnya, massa pro KLB yang terlihat membawa besi dan kayu menyerang massa Herri Zulkarnain.

"Kami tadi lagi konsolidasi dengan seluruh Ketua DPC di Sumut. Tiba-tiba datang massa dari hotel menyerang kami," kata anggota Demokrat pimpinan Herri Zulkarnain.

Saat bentrokan pecah, kader Demokrat Sumut yang berada di SPBU kena pukul benda tumpul.

Sejumlah korban berjatuhan dan mengalami luka akibat pukulan besi dan kayu.

Dari amatan Tribun Medan, saat bentrokan terjadi, tak satupun aparat penegak hukum yang terlihat.

Massa dibiarkan begitu saja saling baku hantam di areal SPBU.

Hampir 15 menit baku hantam, massa pun akhirnya bubar.

Di lokasi kejadian, arus lalu lintas sempat macet

Sesama kader Demokrat tumpah ruah ke jalan dan menghalangi masyarakat yang melintas di kawasan Sibolangit.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak.

Masing-masing kubu saling menyusun strategi pascabentrokan ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Jhoni Allen: Karena Hati Nurani, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/moeldoko-jadi-ketua-umum-partai-demokrat-versi-klb-jhoni-allen-karena-hati-nurani?page=all.