Gejolak di Partai Demokrat
Semakin Mengerucut, Moeldoko dan Sosok ini Disebut Caketum Paling Kuat Gantikan AHY Anak SBY
Saat ini Partai Demokrat dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono
Mulai dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, hingga Marzuki Alie.
"Semuanya sudah dilokasi," kata Hencky.

* Bubarkan KLB di Deli Serdang
Sementara itu, suara keras disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
Hinca meminta pihak kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang hingga saat ini tidak mengantongi izin.
Sejumlah tokoh yang dipecat Partai Demokrat disebut-sebut akan menyelenggarakan KLB Demokrat di Sibolangit.
Politisi Demokrat, Andi Arief, menuding, KLB Demokrat di Sibolangit Kepala Staf Kepresiden Moeldoko berada di balik acara di Sibolangit.
Hinca mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung kepada Kapolri, dan dapat dipastikan penyelenggaraan KLB Demokrat itu ilegal karena baik Mabes Polri maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.
"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum.
Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tegas anggota Komisi III DPR RI ini, Kamis (4/3/2021).
Selain itu, lanjut Hinca, alasannya ini merupakan urusan internal Partai Demokrat.
Sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, dipastikan alasan itu tidak dibenarkan.
"Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," ucao legislator asal Dapil Sumut 3 ini.
Hinca mengungkapkan, permasalahan KLB sudah melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan.
"Jika tidak dibubarkan, polisi, dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ujar Hinca.