Kerumunan di NTT
Presiden Jokowi Kembali Dipolisikan Karena Kerumunan dan Pelanggaran Protokol Kesehatan di NTT
Presiden Joko Widodo kembali Dipolisikan akibat dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Nusa Tenggara Timur
lihat foto
TRIBUNAMANDO.CO.ID - Kerumunan massa yang di timbulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja nya ke NTT berbuntut panjang.
Pasalnya saat ini Presiden Jokowi kembali dipolisikan akibat dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut
Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
Dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi terjadi saat kunjungan kerja di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Foto : Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Jumat (26/2/2021). (warta kota)
"Kami di Bareskrim Polri ingin melaporkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan 2 pejabat negara, yaitu Presiden RI dan yang kedua Gubernur NTT."
"Hari ini kita datang untuk melaporkan hal tersebut," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM GPI Fery Dermawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/2/2021).
Fery mengungkapkan, pihaknya membawa alat bukti berupa video, screenshot, hingga berita di media mainstream.
Di dalam video itu, terlihat Presiden Jokowi melanggar protokol kesehatan.
"Video yang menunjukkan pelanggaran protokol kesehatan tadi."
"Jadi terjadi kerumunan, dan di kerumunan itu kita lihat bahwa Presiden membagikan suvenir. Itu terlihat jelas sekali," tuturnya.
Kata dia, kerumunan tersebut diduga telah terjadi sebelum Presiden Jokowi mendatangi lokasi.
Dia mempersoalkan langkah preventif pengamanan presiden yang tidak membubarkan kerumunan tersebut.
"Kerumunan itu kalau kita lihat di video sudah ada sebelum Presiden datang ke lokasi. Jadi sebenernya itu bisa dibubarkan. Tapi terkesan dibiarkan," paparnya.
Fery berharap laporan itu bisa diterima oleh Bareskrim Polri.
Meskipun sebelumnya, ada organisasi masyarakat yang ditolak saat melaporkan Presiden Jokowi ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.
"Semoga kita berharap masih ada keadilan di Republik Indonesia."
"Karena kita tetap berpegang kepada asas equality before the law."
"Jadi setiap warga negara sama statusnya di hadapan hukum."
"Dan kita datang untuk menagih janji Kapolri bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," tegasnya.
Laporan Sebelumnya di Tolak
Sebelumnya Bareskrim Polri menolak laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat kunjungan kerja ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Laporan polisi tersebut didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.
Namun, usai mencoba bernegosiasi lebih dari 4 jam, Polri memutuskan tidak menerbitkan nomor laporan polisi.
"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan polisi atas laporan kami."
"Terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan, yakni Sang Presiden," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).
Ia menerangkan, laporannya hanya diterima di bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) Bareskrim Polri.
Sebaliknya, tidak ada laporan polisi yang diterbitkan oleh Korps Bhayangkara.
"Tidak bisa bikin LP, hanya menerima laporan kami di bagian TAUD dan diberi stempel," jelasnya.
Kurnia mengungkapkan, Polri juga tak mau dianggap menolak laporan tersebut.
Dia mengaku tak mengetahui alasan Polri tak menerbitkan nomor laporan polisi terkait kasus tersebut.
"Mereka menolak kalau dibilang Bareskrim menolak."
"Dengan tidak diterbitkannya laporan polisi atas laporan kami, kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), apakah masih ada di republik ini?" Paparnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan menduga Presiden Jokowi melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi .
"Iya sedang buat pelaporan. Masih alot, saya masih berusaha," kata Kurnia, Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2021).
Dalam keterangannya, dia menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak memberikan contoh yang baik terkait penerapan protokol kesehatan.
Sebaliknya, Jokowi malah terlihat berkerumun dalam kegiatannya di NTT.
Padahal, kata dia, Presiden Jokowi mengetahui betul pandemi Covid-19 yang saat ini sedang menjangkiti dunia mengakibatkan kehidupan menjadi terganggu.
Terlebih, Indonesia sebagai salah satu negara yang menduduki angka kematian tertinggi akibat Covid-19, juga mulai kewalahan menangani pandemi tersebut.
Satu-satunya cara untuk menekan itu, katanya, dengan penerapan protokol kesehatan.
"Sayangnya di tengah gencarnya penegakan program protokol kesehatan ini dalam kegiatan kunjungan kepresidenan di NTT (23/2/2021)."
"Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," jelasnya.
Kurnia menjelaskan, pelaporan itu didasarkan video berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial.
Dalam video itu, Jokowi tampak di tengah keramaian membagikan suvenir kepada warga NTT.
"Didasarkan atas video berdurasi 30 detik menampakkan seseorang yang patut diduga Presiden Jokowi di atas kendaraan."
"Di tengah kerumunan yang sangat ramai serta membagikan suvenir/gift, padahal kita sedang mengatasi bencana berupa pandemi," ucap Kurnia.
Reaksi Istana Negara
Foto : Kerumunan Warga Sambut Jokowi di NTT. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Sebelumnya, pihak Istana merespons beredarnya video Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kerumunan warga, saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021).
Dalam video berdurasi 30 detik yang diterima Tribunnews, Presiden tampak ke luar dari atas sunroof mobil, dan melambaikan tangan kepada warga yang berkerumun.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, video tersebut merupakan rekaman saat Presiden berada di Maumere, NTT.
"Benar itu video di Maumere."
"Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Bey saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).
Menurutnya, saat dalam perjalanan menuju Bendungan Napun Gete, masyarakat di Maumere sudah berkumpul di pinggir jalan.
Rangkaian kendaraan Presiden terpaksa berhenti, karena masyarakat merangsak ke tengah jalan.
"Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan."
"Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," jelasnya.
Bey mengatakan, keluarnya Presiden dari sunroof kendaraan yang ditumpanginya, merupakan aksi spontanitas.
Presiden tidak membenarkan adanya kerumunan tersebut.
"Jadi sebenarnya, itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi."
"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," ucapnya.
Begitu juga, lanjut Bey, ketika Presiden membagikan suvenir kepada warga di tengah kerumunan.
Hal itu merupakan aksi spontan. Presiden tetap mengimbau warga mengenakan masker.
"Itu spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat."
"Suvenirnya itu buku, kaus, dan masker."
"Tapi poinnya, Presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan," cetus Bey.
Berikut ini isi lengkap pidato Jokowi saat meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Sekretaris Kabinet;
Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati Sikka, beserta
Wakil Bupati Sikka yang saya hormati;
Yang saya hormati Pangdam, Kapolda;
Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir;
Bapak-Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya cintai.
Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT.
Setiap saya datang ke NTT, awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan, yang diminta adalah waduk.
Dan permintaan itu adalah betul, jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air, air.
Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan, karena di NTT juga sangat bagus untuk sektor peternakan.
Dan, tadi pagi juga Pak Gubernur menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumba Tengah dulunya banyak ekspor sapi dari sana, ekspor sapi ke Hong Kong.
Kok berhenti? Ya, karena memang kecukupan airnya kurang.
Sehingga di NTT, dalam proses dibangun itu ada tujuh bendungan.
Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah selesai di 2018, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019.
Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka juga sudah selesai, alhamdulillah ini patut kita syukuri.
Tinggal empat dalam proses, tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan kepada saya minta tambah dua lagi.
Padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu.
Tapi ya memang di sini dibutuhkan, sangat. Bukan dibutuhkan, sangat dibutuhkan.
Seperti Bendungan Napun Gete, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati menyangkut keluasan 99 hektare, bisa kapasitas tampung airnya bisa 11,2 juta meter kubik, bisa mengairi 300 hektare.
Ini kan sebuah lompatan yang tidak kecil.
Tetapi, produktivitas itu betul-betul harus dimunculkan.
Jangan hanya pertaniannya saja (tapi) limbah pertanian bisa dipakai untuk makanan ternak.
Kalau nanti satu per satu bendungan selesai, selesai, selesai, selesai, saya meyakini insyaallah dengan gubernur dan wakil gubernur yang baik.
Dengan bupati dan wakil bupati yang baik, memimpin rakyatnya, menggiring semuanya untuk produktif.
Saya yakin, tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang.
Kita lihat nanti kalau bendungannya sudah selesai.
Tadi pagi juga di Kabupaten Sumba Tengah, Pak Gubernur minta bendungan.
Saya cek lagi ke Bupati, masih ada yang diminta.
Juga sama, Pak, waduk atau bendungan. Sama ternyata. Apakah tidak mau embung? Embung juga mau.
Semuanya yang berupa air, mau, dan itu betul. Apakah sumur bor, juga mau.
Tambahannya sudah, Pak kalau yang embung sekian, kalau sumur bornya sekian, bendungan dua.
Inilah permintaan yang benar, permintaan yang betul. Jangan minta yang lain-lain. Itu betul, sudah, ini bener.
Dan nanti akan kita lihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah.
Nanti di sini juga kalau hamparannya jadi, juga bisa menjadi lumbung pangan.
Saya kemarin sudah perintah juga ke Kabupaten Belu untuk menarik air dari Bendungan Rotiklot untuk masuk juga sama, pangan lagi.
Inilah masa depan yang kita inginkan, yang minus menjadi semuanya surplus.
Karena tadi, misalnya di Sumba Tengah setahun baru panen satu kali.
Dengan air, tadi saya minta kepada Menteri Pertanian, panen dua kali plus jagung sekali, artinya tiga kali. Ini lompatan produktivitas yang akan saya ikuti.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. (Igman Ibrahim)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Jokowi Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Soal Kerumunan di NTT, Kali Ini Giliran Gerakan Pemuda Islam
