Pengamat Politik Berikan Lima Tips untuk Para Kepala Daerah Dalam Mengawali Tugas Dan Tanggungjawab

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 di tahap awal ini, akan dilakukan pelantikan pada 26 Februari 2021 bagi 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020.

Menjelang momen pelantikan, Pengamat Politik dari akademisi Ilmu Politik Unsrat Dr Ferry Daud M Liando SIP MSi mengingatkan kembali agar nantinya para kepala daerah harus menghindari terjadinya konflik dengan pasangan wakil kepala daerah.

Untuk itu, Ferry Liando berikan lima imbauan untuk para kepala daerah beserta wakil kepala daerah yang baru dalam menjalankan tugas pasca pelantikan.

Pertama, adaptasi dengan pasangan.

Hal ini penting karena banyak pengalaman baru enam bulan menjabat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah konflik. Biasanya karena memperebutkan jabatan-jabatan eselon

Kedua, bahwa keduanya merasa sama-sama berhak.

Oleh karena itu perlu adaptasi pasangan untuk saling mengenal karakter masing-masing.

Wakil kepala daerah jangan bertindak sebagai kepala daerah, begitu pun dengan kepala daerah juga jangan merasa dominan, karena mereka terpilih berpasangan.

Dan dampak dari terjadinya konflik kepala daerah bisa saja menggagalkan semua janji-janji kampanye saat pilkada.

Sebab jika akhirnya tidak harmonis maka birokrasi akan terpecah dua, akibatnya pelayanan publik jadi terbengkalai dan akan merugikan masyarakat

Ketiga, adaptasi lingkungan kerja.

Sebagian kepala daerah yang terpilih tidak memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang. Ada berasal dari pengusaha, ada tokoh agama, ada kelurga pejabat dan profesi lain.

Sehingga langkah pertama adalah beradaptasi dengan dinamika pemerintahan dantaranya perlu menguasaia dasar-dasar tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, hingga eksekusi.

Kenali para ASN yang cocok dan telat untuk dipromosikan menjadi pejabat. Jika yang dipromosikan adalah ASN titipan para tim sukses yang belum berpengalaman maka akan sangat menggagu kepala daerah dalam mewujudkan janji-janji kampanye.

Keempat, adaptasi politik.