Kabar China
Pakar di Amerika Sebut Tudingan China Berikan Jebakan Utang untuk Kuasai Negara Lain Hanya Mitos
Beijing telah menyediakan kelonggaran utang kepada lebih dari 20 negara danuntuk beberapa negara bahkan telah membatalkan pinjaman bebas bunga
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - China terus menggelontorkan dana pinjaman ke berbagai negara.
Namun, banya pihak menuding pinjaman tersebut sebagai upaya China menguasai negara lain yang tak mampu membayar utangnya.
China merebut aset berharga negara tersebut dengan mendorong negara-negara miskin terjebak dalam utang.
Peneliti dan analis Deborah Brautigam, profesor ekonomi politik internasional di Universitas Johns Hopkins dan juga pendiri China Africa Research Initiative (Cari) menganggap narasi jebakan utang itu hanya mitos saja.
Cari telah mempelajari ribuan dokumen pinjaman China, sebagian besar untuk proyek-proyek di Afrika, dan melaporkan mereka belum temukan bukti apapun jika China hendak menggondol aset negara lain yang gagal membayar utang.
Baca juga: Fakta Relawan Banjir FPI yang Dibubarkan Polisi Saat Bantu Warga, Ditegur dan Diminta Copot Atribut
(FOTO: Aktivis China ditangkap, di duga Pro Demokrasi/Tribunnews)
Pembuktian itu datang ketika lusinan negara Afrika tidak berada dalam posisi ditekan utang dari China
Sebagian besar negara itu, termasuk Angola, Ethiopia, Kenya dan Zambia, yang merupakan peminjam utama dari China, telah mendapatkan kelonggaran utang.
Beijing telah menyediakan kelonggaran utang kepada lebih dari 20 negara danuntuk beberapa negara bahkan telah membatalkan pinjaman bebas bunga yang jatuh tempo tahun 2020.
Namun narasi jebakan utang lebih ramai pada tahun 2017 ketika laporan yang beredar mengatakan China mengambil pelabuhan Sri Lanka, Hambantota saat negara tersebut tidak mampu membayar utangnya.
Meski begitu, peneliti Cari mengatakan alih-alih memberikan pelabuhan itu ke China, Sri Lanka membuat pelabuhan itu menjadi swasta sebesar 70% agar bisa menjadi garapan perusahaan China.
Kolombo telah mengamankan dua pinjaman dari China, 307 juta Dollar AS untuk fase pertama proyek pelabuhan dan kemudian 757 juta Dollar AS.
Kedua pinjaman itu berasal dari Bank Exim China, untuk membangun pelabuhan Hambantota.
Baca juga: Sosok Yasonna Laoly, Nama yang Disebut-sebut Irjen Napoleon di Sidang Djoko Tjandra, Ini Profilnya
Saat menghadapi masalah uang tunai, Sri Lanka memutuskan untuk meminjamkan Pelabuhan Hambantota yang kurang maksimal untuk para operator yang lebih berpengalaman, dan memilih China Merchants untuk pekerjaan itu.
Hal inilah yang membuat perusahaan China itu menjadi pemegang saham terbesar dalam pinjaman 99 tahun yang mampu membantu Kolombo mengumpulkan uang 1.2 miliar Dollar AS.
(FOTO: Joe Biden dan Xi Jinping/aljazeera.com)
Namun selama administrasi Trump berkuasa, kasus pelabuhan Sri Lanka menjadi bukti yang paling sering dikutip mengenai jebakan utang China.
Itulah yang menyebabkan ketakutan para negara Afrika atas diambilnya aset 2 tahun yang lalu.
Rumor yang beredar mengatakan China akan mengambil pembangkit listrik Zambia dan pelabuhan utama Kenya jika negara-negara itu gagal membayar utang mereka.
Pada pidato tahun 2018, mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton memperingatkan jika China "sekarang meracuni agar bisa mengambil pembangkit listrik Zambia dan memberi peralatan perusahaannya untuk mengumpulkan surat obligasi finansial Zambia."
Brautigam juga mengatakan narasi tentang jebakan utang China menciptakan berbagai kekhawatiran di antara masyarakat sipil berbagai negara termasuk Sri Lanka, Malaysia, Kenya, Zambia, Tanzania dan Nigeria.
Penelitian Brautigam mereview beberapa kontrak pinjaman China menemukan jika tidak ada ungkapan "pengambilan aset" untuk pinjaman ke Afrika atau global.
Khususnya di Nigeria, ahli dan teknokrat lokal di pemerintah menyediakan penjelasan sangat jelas mengenai klausul imunitas kedaulatan dan mengapa hal tersebut merupakan standar di kontrak peminjaman internasional.
Kemudian, gara-gara politikus di luar cabang eksekutiflah yang memilih tidak melihat fakta-fakta ini dan menggunakannya untuk mencetak poin politik.
Namun pakar lain mengungkapkan masih ada kekhawatiran dalam pinjaman dari China.
Mahathir Mohamad Pernah Ingatkan Jangan Berhutang pada China, Sebut Strategi
Sebelumnya, Mahathir bin Mohamad pernah memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang ke China.
Bagi Mahathir, utang dari China adalah jebakan.
Saat Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia , dia berujar jika tak bisa melunasinya maka negara pengutang akan berada di bawah kontrol China.
Waktu itu Malaysia di bawah kontrol China karena pemerintahan Najib Razak mengambil pinjaman ke Negeri Tirai Bambu namun tak bisa dilunasi malah dikorupsi.
Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang.
Gali lubang tutup lubang, utangan dari Jepang itu untuk melunasi utang Malaysia ke China.
Mahathir melontarkan peringatan ini lantaran Filipina ia sebut sedang mendapat gelontoran dana dari Investor asal China, dilansir Kontan 19 Maret 2019 lalu.
Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati mengenai potensi jebakan yang bisa menimpa mereka jika tak bisa melunasi pinjaman layaknya Malaysia.
Dikatakan olehnya, China sedang 'menjajah' negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah besar uang yang tidak akan sanggup mereka dibayar.
Tahun 2018, bahkan negara ini sudah dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga.
Negara-negara berkembang mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maladewa hingga Fiji , semua berutang besar ke Cina.
Bukan sekadar perkiraan, dilansir dari The Sun, nyatanya memang sudah ada negara yang menunggak hutang.
Negara ini juga dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan China untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut.
Ada yang menyebutnya "diplomasi jebakan utang" atau "kolonialisme utang."
Mereka menawarkan pinjaman bagi negara-negara yang tidak mampu membayar, dan kemudian menuntut konsesi ketika mereka gagal.
Salah satu yang harus menanggung konsesi ini adalah Sri Lanka.
Tahun 2017 Sri Lanka menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah China dengan sewa 99 tahun.
Sementara itu, di Djibouti, tempat markas utama militer AS di Afrika, juga tampaknya akan menyerahkan kendali atas pelabuhan ke perusahaan Beijing.
Maret 2018 lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengatakan bahwa Beijing melakukan praktik peminjaman predator, dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit utang untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka.
Diplomasi jebakan utang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik.
Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan dan hal itu dikhawatirkan akan digunakan sebagai pangkalan militer.
Bahkan, pada April 2018 lalu China mendekati Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik selatan untuk mendirikan pangkalan militer.
The Times juga melaporkan bahwa secara efektif China akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia.
Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk.
Lembaga think tank Lowy Institute Sydney, yang telah memantau secara dekat kegiatan-kegiatan China di Pasifik, memperkirakan Beijing telah menggelontorkan hampir 1,4 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 27 Triliun ke negara-negara Pasifik sejak 2006.
SUMBER:
