Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Bolmong

Komisi III DPRD Bolmong Terima Keluhan Soal Hak Ketenagakerjaan Pekerja Outsourcing PT Conch 

Para pekerja outsourcing dari PT Denka Lintas Indonesia yang bekerja di PT Conch Nort Sulawesi Cement, datang mengadu di DPRD Bolmong

Penulis: Siti Nurjanah | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Siti Nurjanah
Para pekerja outsourcing dari PT Denka Lintas Indonesia yang bekerja di PT Conch Nort Sulawesi Cement, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), datang mengadu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Para pekerja outsourcing dari PT Denka Lintas Indonesia yang bekerja di PT Conch Nort Sulawesi Cement, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong),

datang mengadu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong

terkait peraturan tenagakerja yang menurut para pekerja tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hampir 10 orang pekerja datang dan diterima oleh Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong Supandri Damogalad dan Anggota DPRD Febrianto Tangahu, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Tatap Pemilu Serentak 2024, Akademisi Fisip Unsrat Beri Catatan ke KPU

Baca juga: Hadiri Launching Lingkungan Manado Tangguh, Kapolda Sulut: Ini Membangun Kesadaran Masyarakat

Baca juga: BMKG Beri Peringatan Dini Besok Selasa 23 Februari 2021: Sejumlah Wilayah Potensi Cuaca Ekstrem

Syahril Suma satu di antara pekerja menjelaskan,

dirinya bersama teman-teman pekerja lainnya keberatan dengan pihak perusahaan yang menurutnya tidak menjalankan peraturan ketenagakerjaan.

"Bahkan ada pekerja yang kecelakaan kerja sampai patah kakinya tapi tidak dapat jaminan ketenagakerjaan. Bahkan sempat ada pekerja yang tidak menerima THR," keluhnya.

Baca juga: Edhy Prabowo: Saya Siap Dihukum Mati dan Tidak Akan Lari

Baca juga: Morris Garages, Mobil Legendaris asal Inggris, Segera Mengaspal di Kota Manado

Menurutnya, ketidakadilan pun dirasakan mereka saat terlambat datang didenda hingga Rp 30 ribu, sedangkan lembur tidak dapat uang lembur.

Sementara itu, Ketua LBH BMR Wilayah Bolmong M Ali Sumaredi menjelaskan,

pada intinya pihak perusahaan tidak menjalankan peraturan ketenagakerjaan,

ada beberapa poin misalnya soal masalah status pekerja yang sampai saat ini tidak jelas, di mana mereka itu bekerja sebagai buruh harian lepas.

Baca juga: Mitsubishi Motors Auto Show di Megamall Manado Pamerkan New Pajero Sport, Banyak Promonya

Baca juga: Kesal Kerjaan tak Beres, Raffi Ahmad Ancam Potong Gaji Tiga Karyawannya, Paling Besar Merry

"Sebenarnya perusahaan kalau mengacu kepada peraturan perundang-undangan walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja,

tapi perusahaan ini kan beroperasi sebelum adanya UU Cipta Kerja, berarti dari awal pelaksana hak-hak operasional itu harus mengacu pada UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003,

turunan dari aturan itu ada aturan dari Kemenaker nomor 19 tahun 2012," ucapnya.

Menirutnya, perusahaan alih daya itu seharusnya hak dan kesejahteraan pekerja itu harus paling minimal sama sengan perusahaan yang bukan alih daya.

Baca juga: Empat Bocah Tewas Tenggelam saat Banjir Jakarta, Anies Tegas: Itu Bukan Kolam Berenang

Baca juga: Kecelakaan Maut, Seorang Pelajar Tewas di Lokasi, Korban Kehilangan Kendali saat Kurangi Kecepatan

"Ada banyak kecelakaan kerja di sana, namun diperlakukan tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan. Kami hanya ingin hak kami para pekerja.

Karena kewajiban sebagai pekerja sudah dijalankan, hak pun harus diterima sesui pekerjaan," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Bolmong Supandri Damogalad mengatakan,

pihaknya menerima aduan para pekerja wilayah Conch, dan tentunya akan menindaklanjuti oleh DPRD melalui Komisi III yang terkait dengan tenagakerja.

Baca juga: Ditangkap KPK Karna Kasus Suap, Prabowo : Setiap Kebijakan yang Diambil Untuk Kepentingan Masyarakat

Baca juga: Jam Resah Pukul Delapan Malam, Gara Gara PPKM kami Sudah Rumahkan Karyawan

"Kami akan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang saat ini bekerja di Conch," ucapnya.

Selanjutnya, DPRD melalui Komisi III akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan semua unsur yang terkait dengan ketenagakerjaan dan stakeholder dalam hal ini PT Conch Nort Sulawesi Cement.

"Kalaupun perusahaan ada indikasi pelanggaran baik perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan

hingga operasional perusahaan yaitu akan dibahas dengan lintas stakholder terkait. Secepatnya kami akan tindaklanjuti," tandasnya. 

Sementara itu, terkait keluhan tersebut, Tribunmanado.co.id, telah berupaya mengkonfirmasi kepada pihak humas PT Conch namun belum ada jawaban, karena nomor telepon belum dapat dihubungi. (ana)

Baca juga: Saat Rekannya Berguguran Lawan KKB, Dua Anggota Polres Ambon Malah Jadi Penyuplai Senjata di Papua

Baca juga: New Pajero Sport Mengaspal di Sulut, Harga OTR Manado Mulai Rp 520 Juta

Baca juga: Mengusir Hewan & Serangga Yang Tak Diinginkan Ada di Dalam Rumah, Ikuti Cara Berikut Ini

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved