OTT Menteri KKP
Ditangkap KPK Karna Kasus Suap, Prabowo : Setiap Kebijakan yang Diambil Untuk Kepentingan Masyarakat
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi menegaskan setiap kebijakan yang diambilnya untuk kepentingan masyarakat
lihat foto
Terlebih faktanya, menurut dia, pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan tumbuh positif, meski negara sedang menghadapi pandemi Covid-19.
"Masyarakat penangkap ikan ada tambahan pekerjaan kalau menangkap lobster."
"Satu orang kalau harganya Rp 5 ribu sehari dapat 100, ada Rp 500 ribu pendapatannya."
"Siapa yang mau ngasih uang mereka itu? Negara sendiri sangat terbatas untuk itu," ucapnya.
Kebijakan ekspor benih lobster, katanya, turut memberikan pemasukan terhadap kas negara.
"Anda sendiri harus catat, berapa PNBP yang kita peroleh selama 3 bulan itu?"
"Ada Rp 40 miliar sudah terkumpul, bandingkan dengan peraturan yang lama, seribu ekor hanya Rp 250."
"Di zaman saya, 1 ekor seribu ekor minimal, makanya terkumpul uang itu," papar Edhy.
Edhy Prabowo juga membantah vila yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah miliknya.
Hal tersebut diungkapkan tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) itu, usai masa penahanannya diperpanjang selama 30 hari ke depan oleh KPK.
“Semua kepemilikan itu kan atas nama siapa dan sebagainya juga enggak tahu,” cetus Edhy.
Namun, Edhy mengakui pernah ditawarkan vila yang berlokasi Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu.
Akan tetapi, ia tak mengambilnya lantaran harganya terlampau mahal.
“Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tapi kan saya enggak tindaklanjuti, harganya mahal juga,” jelasnya.
Sebelumnya, tim penyidik KPK menyita 1 unit vila beserta tanah seluas 2 hektare di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).
