Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Vaksin Covid

Survei: Vaksinasi Jokowi tak Berdampak Signifikan pada Masyarakat

Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait vaksinasi Covid-19.

Editor: muhammad irham
Setpres
Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menjalani vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac yang dilakukan pagi ini, Rabu, 13 Januari 2021 di Istana Negara. (Setpres) 

”Secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar atau membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin meski harus membayar atau membeli," ujar Burhanuddin.

Yang menarik, dari kelompok yang tidak bersedia divaksin ini, sebagian besar berasal adalah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Angka penolakan di kelompok itu lebih besar dari penolakan di kalangan pendukung Joko Widodo-Maruf Amin. Ada 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang tidak bersedia divaksin.

Sementara kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf, tercatat ada 36,1 persen yang menolak vaksin.

”Ternyata pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin, efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi," kata Burhan.

Burhan menyampaikan alasan terbesar pendukung Prabowo-Sandi menolak vaksin adalah dugaan ada efek samping vaksin yang belum ditemukan.

Sebanyak 52,8 persen pendukung Prabowo-Sandi menyatakan hal itu. Alasan lainnya adalah menilai vaksin tidak efektif. Ada 28,1 persen responden Prabowo-Sandi yang mengungkap alasan tersebut.

Burhanuddin menyampaikan data ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia menyarankan pemerintah menggandeng elite Prabowo-Sandi, termasuk Prabowo sendiri, untuk ikut vaksinasi massal.

Pasalnya, contoh vaksinasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hanya memberikan efek penurunan penolakan sebesar 2 persen.

”Efek Presiden Jokowi ada, tapi hanya 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia. Saran saya kepada pemerintah, yang divaksin yang di-blow up jangan hanya Presiden Jokowi, Mas Ganjar, tapi juga Pak Prabowo dan Mas Sandi vaksin ramai-ramai, Mas Anies," tuturnya.

Ekonomi Memburuk

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 1 - 3 Februari 2021. Survei ini dilakukan persis setelah Presiden Jokowi melaksanakan dua kali vaksinasi. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penelitian menggunakan sambungan telepon. Burhanuddin mengatakan bahwa jumlah tersebut berasal dari 206.983 orang responden yang pernah diwawancara tatap muka oleh IPI dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu, seluruh responden berasal dari seluruh wilayah di Indonesia mulai Aceh sampai Papua. Kajian ini menggunakan random sampling dengan margin error kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan hingga 95 persen.

Selain banyaknya penolakan terhadap vaksinasi, dari hasil survei ini juga diketahui bahwa sebagai masyarakat menilai ekonomi Indonesia saat ini memburuk.

Dari keseluruhan responden, 0,9 persen menyebut kondisi ekonomi sangat baik; 10,5 menyebut baik; 25,4 persen sedang; 53,7 persen buruk; 8,1 persen mengatakan sangat buruk dan 1,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari penelitian itu, Burhanuddin mengatakan selama pandemi belum bisa diselesaikan, maka persoalan ekonomi tidak bisa diatasi secara cepat. Artinya bagaimana kondisi ekonomi tergantung seberapa baik pemerintah pusat maupun daerah mengatasi Covid-19. ”Sepanjang Covid-19 belum bisa ditundukkan tentu pergerakan ekonomi belum bisa segera bisa recovery,” kata Burhan.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved