Breaking News:

Jusuf Kalla

Jusuf Kalla di Acara PKS: Bagaimana Caranya Mengeritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghadiri sebuah acara yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Editor: muhammad irham
Tribunnews
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghadiri sebuah acara yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di acara tersebut, JK menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat agar aktif melakukan kritikan agar roda pemerintahan berjalan baik.

JK mengulas tentang kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.

Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

JK secara daring menghadiri Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI. Mimbar demokrasi kebangsaan ini digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).

“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai politisi kelahiran Bone ini di awal pemaparannya.

Menurut mantan menteri era Megawati ini, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.

Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka di situlah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved