Moeldoko Pakai 'Uang DP' 25 Persen Lakukan Kudeta Demokrat, Begini Bantahnnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu adanya dugaan aliran uang dalam isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengemuka.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan jika ada dana awal yang dibagikan sebesar 25%.

Sementara, sisanya akan diberikan jika kudeta berhasil dilakukan.

"Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%."

"Sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," kata Riefky pada keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Jumat (5/2/2021).

Menurut Riefky, tak mungkin gerakan kudeta diyakini oleh kader dan eks kader itu akan sukses jika tak ada dukungan yang besar.

"Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu," tutur Teuku.

Sebelumnya, ia juga menegaskan, ada keterlibatan pihak luar dari Partai Demokrat soal isu kudeta ini.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ucap Riefky.

Riefky menyebut, Moeldoko tak hanya mendukung namun juga berperan aktif falam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding adanya aliran dana pada gerakan kudeta itu.

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB."

"Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY dalam konferensi pers, dikutip dari Kompas TV, Senin (1/2/2021).

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut ada imbalan Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah.