Moeldoko 'Bisa' Buat Demokrat Tak Ikut Pilkada & Pemilu 2024, Kader: Tamatlah Riwayat Partai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Para kader Demokrat akan bersedih jika Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) berhasil dilaksanakan dan menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum yang baru. 

"Betapa sedihnya keluarga Demokrat jika GPKPD ini dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko jadi ketum baru merebut dari tangan ketum hasil kongres sah dan demokratis," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Menurutnya jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, tentunya hal itu pasti tidak akan sesuai dengan konstitusi partai AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dan dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah. 

"Tapi apabila hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkum HAM atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan nasib kelangsungan hidup dan masa depan partai berlambang mercy itu bisa jadi lain jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak cepat dalam mengambil tindakan. 

Sebab, banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika parpol di Indonesia,

termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di parpol yang bagaimanapun akhirnya melibatkan pemerintah. 

"Nasib Demokrat akan malang jika terjadi dua kepengurusan dua ketum yang kemudian duanya dianggap tidak sah negara. Jika skenario buruk itu terjadi Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang," ungkap Riefky. 

Oleh karenanya demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, Riefky mengatakan pihaknya akan menghadapi GPKPD agar kedaulatan kelangsungan hidup Demokrat tetap terjaga. 

"Kami apresiasi kader Demokrat yang telah lakukan deteksi dini dan lapor cepat ke DPP. Ini membuktikan Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan," tandasnya. 

Kisruh Kudeta AHY di Demokrat, Jacky Ticoalu Akui Sempat Ditawari Rp 100 Juta

Isu setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, diiming-imingi uang Rp 100 juta

untuk mempermulus kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak ditampik oleh Jacky Ticoalu Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung.

"Banyak yang menawarkan begitu, tapi kami tidak menerima. Mereka melakukan itu lewat telepon, menghubungi saya namun saya menolaknya," kata Jacky kepad Wartawan Jumat (5/2/2021).

Uang Rp 100 juta, yang diisukan akan diberikan kepada DPC Partai Demokrat bukanlah isapan jempol semata. 

Pasca-isu itu berhembus di pusat, ternyata sejumlah petinggi partai berlambang bintang mercy itu tidak menampik.

Jacky kembali menegaskan masih setia 1.000 persen mendukung AHY, apalagi sebagai calon presiden dari partai Demokrat pada tahun 2024 mendatang.

"Harga mati AHY presiden 2024," tegasnya.

Terkait kader dan anggota DPRD dari partai Demokrat yang tidak mendukung AHY, pihaknya tidak segan mengusulkan ke ketua umum untuk di PAW.

Karena menurutnya itu merupakan bagian dari berhianat kepada partai.

Sebelumnya dia angkat bicara terkait Prahara kudeta kursi ketua umum parta Demokrat, dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Jacky, DPC Partai berlambang bintang Mercy di Bitung tetap solid mendukung kepemimpinan AHY sapaanya ketua umum Partai Demokrat.

"Kami mendukung penuh AHY. AHY ketua umum kami, abang kami, presiden kami,"tegasnya.

Lanjut Jacky, di mata DPC Partai Demokrat Kota Bitung sosok AHY merupakan harga mati sebagai ketua umum dan putra terbaik yang dimiliki Negara Indonesia.

Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY ) presiden RI ke 6,  

yang memimpin bangsa dan negara ini mulai tahun 2004 sampai tahun 2014 oleh Jacky dipandang sebagai calon pemimpin bangsa dan negara yang dapat merubah nasib bangsa lebih baik dari saat ini.

Dan mengangkat taraf hidup orang miskin yang ada di Indonesia.

"Kami DPC Partai Demokrat Kota Bitung 1.000 persen mendukung AHY," tandasnya.

Prahara yang tengah dialami partai Demokrat, muncul ketika berhembus kabar ada pihak eksternal dan internal partai berupaya mengkudeta partai itu dari tangan AHY.

Bahkan dalam keterangan persnya, AHK menduga upaya kudeta dilakukan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan Jokowi.

Kudeta berarti mengambil alih secara paksa.

Beragam komentar langsung berselewiran, datang dari para tokoh politik tanah air termasuk dari mantan mejelis tinggi Partai Demokrat Max Sopacua .(crz)  

BERITA TERKINI TRIBUNMANADO:

• Daftar Inspirasi Nama Bayi Laki-laki Islami Modern, Punya Makna Berarti, Ada dalam Bahasa Arab  

• Masih Ingat Oknum TNI Mutilasi Istri Demi Selingkuhan? Praka MP Hanya Divonis 20 Tahun Penjara

• SOSOK Fery Farhati, Istri Gubernur DKI Jakarta, Ungkap Perjalanan Cintanya dengan Anies Baswedan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jika KLB Ilegal Diselenggarakan Demokrat Bisa Tak Berpartisipasi di Pilkada dan Pemilu 2024