Berita Internasional
Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan AS Digugat Xiaomi
Pemerintah AS meminta para investor AS melepaskan kepemilikan mereka di perusahaan-perusahaan tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) digugat Xiaomi Corp pada hari Jumat, waktu setempat.
Hal ini dikarenakan pihak Xiaomi keberatan perusahaan mereka dimasukkan dalam daftar resmi perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China.
Pada pertengahan Januari Lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Trump, menambahkan Xiaomi ke dalam daftar perusahaan yang terlarang bagi investor AS.
Selain Xiaomi ada 7 perusahaan lain yang masuk daftar ini.
Pemerintah AS meminta para investor AS melepaskan kepemilikan mereka di perusahaan-perusahaan tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan.
Pihak Xiaomi sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dengan tudingan AS ini.
Dalam gugatan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keuangan Janet Yellen, Xiaomi menyebut keputusan itu "melanggar hukum dan tidak konstitusional".
Xiaomi menegaskan bahwa pihaknya tidak terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat, julukan angkatan bersenjata China.
XIaomi mengklaim pembatasan investasi terhadap investor AS yang mulai berlaku pada 15 Maret 2020 lalu akan menyebabkan "kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki pada Xiaomi."
Xiaomi mengatakan 75% hak suara perusahaan dipegang oleh pendiri Lin Bin dan Lei Jun, tanpa kepemilikan atau kendali dari individu atau entitas yang berafiliasi dengan militer.
Pihak Xiaomi menyebut bahwa sejumlah besar pemegang sahamnya adalah orang AS.
Tiga dari 10 pemegang saham biasa teratas Xiaomi adalah grup investasi institusi asal AS.
"Hubungan strategis perusahaan dengan lembaga keuangan AS akan rusak secara signifikan," kata pengaduan tersebut.
"Selain itu, asosiasi publik Xiaomi dengan militer China akan secara signifikan merusak posisi perusahaan dengan mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diukur atau diperbaiki dengan mudah."
Departemen Pertahanan AS dan Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar oleh Reuters.
• Sederet Alasan Nasdem Dorong Revisi UU Pemilu: Putusan MK Nomor 55 hingga Beban Kerja Penyelenggara
• Live Streaming Liga Inggris Arsenal vs Manchester United, The Gunners Dapat Amunisi Baru
• Bom Meledak di Dekat Kedutaan Israel, Pelakunya Diduga Warga Iran
