Breaking News:

Berita Politik

Sederet Alasan Nasdem Dorong Revisi UU Pemilu: Putusan MK Nomor 55 hingga Beban Kerja Penyelenggara

Saan mengemukakan, selain alasan hukum, ada dinamika kondisi terkini yang mendorong urgensi pembahasan RUU itu.

Editor: Rizali Posumah
Shutterstock
Ilustrasi pemilihan umum - Nasdem menilai revisi undang-undang (RUU) Pemilu penting untuk dilakukan.  

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA. Pembahasan revisi undang-undang (RUU) Pemilu penting untuk dilakukan. 

Demikian yang ditegaskan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan.

Saan mengemukakan, selain alasan hukum, ada dinamika kondisi terkini yang mendorong urgensi pembahasan RUU itu.

"Penting kita lakunan (pembahasan) revisi. Sebab, pertama ada putusan MK Nomor 55 MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 (tentang rekonstruksi keserentakan pemilu)," ujar Saan dalam diskusi daring bertajuk "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?", Sabtu (30/1/2021).

Dengan adanya putusan itu, dia berpendapat semestinya ada penyesuaian terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Kedua, adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Perppu ini mengatur penundaan Pilkada 2020 dari yang sedianya digelar September ke Desember.

Penundaan ini terkait kondisi pandemi Covid-19 sehingga diperlukan aturan mengenai pelaksanaan pemilihan di masa pandemi.

Ketiga, kata Saan, sejumlah aturan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membuat dampak pasca-pelaksanaan pemilu yang berat.

"Berkaca dari pengalaman Pilpres 2019 dampak polarisasi bahkan berakibat ke politik identitas, agama dan sebagainya. Itu yang mengkhawatirkan sebab terasa sampai sekarang," tuturnya.

Keempat, pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan beban kerja penyelenggara yang berat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved