Breaking News:

BLT Dandes

BLT Dandes Untuk 15.499 KPM se-Minsel Tetap Dianggarkan Untuk Tahun 2021

167 Pemdes se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memberikan bantuan jaring pengaman sosial berupa BLT yang diambil dari anggaran dana desa

IST
foto penyaluran BLT dandes 
TRIBUNMANADO.CO.ID -  Demi mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu yang terdampak covid-19 pada tahun 2020 lalu.
167 pemerintah desa (Pemdes) se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memberikan bantuan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari anggaran dana desa (dandes).
Bantuan itu diberikan mulai dari bulan April hingga Desember 2020. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp 300.000 dan Rp 600.000 per bulannya.
Di tahun 2021 ini, BLT dandes masih akan tetap dianggarkan oleh pemdes 167.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Kabupaten Minsel Hendrie Lumapouw melalui Sekretaris PMD Altin Sualang, kepada Tribunmanado.co.id, Senin (25/1/2021).
"BLT dana desa akan disalurkan selama 12 bulan sebesar 300 ribu rupiah per KPM. Itu disalurkan terpisah dengan penyaluran dana desa sehingga Desa wajib menyampaikan perkades tentang KPM BLT dandes terlebih dahulu sebagai syarat penyaluran BLT dandes
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020.," kata dia.
Altin Sualang menambahkan pada tahun 2021 total KPM yang menerima BLT dandes sebanyak 15.499 keluarga. Total anggaran BLT dandes bagi 15.499 KPM sebesar Rp 40 miliar.
Di satu sisi dia menuturkan tahun 2020 tingkat kesulitan pengelolaan keuangan daerah naik lima kali lipat.
Pada tahun 2020  lalu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran di desa setidaknya di revisi berkali-kali. 
Alhasil, akibat revisi itu pengelolaan keuangan di desa, tingkat kesulitannya makin bertambah.
Kesulitan itu meningkat empat sampai lima kali lipat  dari tahun sebelumnya. 
"Sejak dikeluarkannya PMK nomor 205 tahun 2019 tentang dana desa, Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan PMK 35/2020 , 40/2020 dan 50/2020. Belum lagi Kementrian Desa," ujar Altin.
Permendes 11 tahun 2019, aturan ini direvisi sampai tiga kali menjadi Permendes 07/2020 dan 14/2020. Kemendagri yang belum lama merevisi permendagri 113/2014 menjadi permendagri 20/2018.
"Perubahan juknis tersebut sangat terasa dampaknya bagi pemerintah desa," tambah mantan Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minsel.
Lulusan strata dua Universitas Indonesia itu mengatakan aturan yang cepat berubah tersebut menuntut pemerintah desa untuk cepat menyesuaikan dalam memahami aturan tersebut. 
Tapi kenyataannya tidak semua aparat desa memiliki standar yang sama dalam kemampuan memahami aturan yang cepat berubah.
Belum lagi pandemi membuat terbatasnya mobilisasi termasuk instansi teknis mulai dari sosialisasi, supervisi sampai pada monitoring dan evaluasi. 
Kondisi ini diperparah dengan pelaksanaan tahun politik di banyak daerah yang menyita perhatian pemerintah desa itu sendiri, belum lagi terkotak-kotaknya masyarakat, perangkat desa dan BPD sehingga mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan anggaran. 
Konsekuensinya jelas, juknis pengelolaan keuangan desa mengatur sangat ketat sampai pada ancaman pemotongan anggaran dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berinisiatif untuk memahami aturan yang dikeluarkan. 
"Intinya pada tahun 2020 dibutuhkan energi super ekstra untuk melaksanakan anggaran di desa. Energi untuk memahami aturan, energi untuk menetapkan keputusan, energi untuk melaksanakan anggaran, energi untuk menyiapkan dokumen sampai pada energi mempertanggungjawabkan anggaran," pungkas birokrat muda ini.
Penulis: Andrew_Pattymahu
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved