Legislator PPP: Tak Boleh Diskriminasi dan Intoleransi, Jawab Siswa Non Muslim Wajib Pakai Jilbab

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Para wakil rakyat di senayan sepakat tidak boleh ada pemaksaan kepada siswi non muslim untuk memakai jilbab di sekolah.

Sejumlah anggota DPR RI baik dari PDI Perjuangan maupun PPP angkat bicara terkait hal ini.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal angkat bicara soal kejadian siswi non muslim di Padang yang diketahui diwajibkan mengenakan jilbab.

Illiza menegaskan seharusnya tak ada diskriminasi dan intoleransi pada institusi pendidikan manapun di Tanah Air. 

"Kita tegaskan saja bahwa tidak boleh ada diskriminasi dan intoleransi di sekolah," ujar Illiza, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (23/1/2021). 

Politikus PPP tersebut mengatakan institusi pendidikan juga tak boleh memaksakan kehendak kepada para peserta didiknya. 

Institusi pendidikan, kata dia, justru harus menunjukkan bahwa Indonesia menghargai keberagaman yang ada. 

"Tidak boleh memaksakan kehendak. Bangsa Indonesia itu kaya akan keberagaman dan kita sebagai masyarakat harus menghargai keberagaman," kata Illiza. 

Sebelumnya diberitakan, sebuah video adu argumen antara orangtua murid dengan Wakil Kepala SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial. 

Video berdurasi 15 menit, 24 detik, yang dibagikan akun Facebook EH itu memperlihatkan adu argumen soal kewajiban siswi termasuk yang non-muslim untuk memakai jilbab di sekolah.

Baca juga: Sosok Wahyu Hadiningrat, Kandidat Kuat Kabareskrim, Dampingi Komjen Listyo Kunjungi Mantan Kapolri

Dalam video itu, terdengar suara pria yang menjelaskan bahwa dirinya dan anaknya adalah non-muslim. 

Pria yang merupakan orangtua murid itu mempertanyakan alasan sekolah negeri membuat aturan tersebut. 

"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan negeri," kata pria tersebut. 

Sementara itu, pihak sekolah menyebutkan bahwa penggunakan jilbab bagi siswi merupakan aturan sekolah.