Perusahaan Dibolehkan Beli Vaksin Covid-19 untuk Karyawan, Jokowi: Vaksinnya Harus Beda

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wacana vaksinasi mandiri tengah digulirkan oleh pemerintah. Cara ini dianggap sebagai salah satu upaya percepatan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) , Airlangga Hartarto mengatakan, regulasi mengenai vaksinasi mandiri itu tengah disiapkan oleh pemerintah.

"Sudah dilaporkan kepada Pak Presiden yang terkait dengan persiapan akselerasi vaksin. Di mana akselarasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

"Regulasi itu nantinya mengatur pembelian di sektor-sektor industri tertentu dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis," lanjutnya.

Selain regulasi, Airlangga menyebutkan, beberapa hal yang terkait dengan teknis vaksinasi mandiri akan dipersiapkan.

Airlangga juga mengungkapkan agar vaksinasi mandiri menggunakan sumber vaksin yang berbeda dengan vaksin gratis oleh pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri sehingga biayanya ditanggung perusahaan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Jokowi mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, pemerintah mempunyai opsi lain selain menyelenggarakan vaksinasi virus corona secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merek vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.