Miris! Ditolak 10 Rumah Sakit Karena Gejala Covid, Pasien Ini Harus Meninggal di Dalam Taksi Online

Dua rumah sakit besar milik pemerintah, yaitu RSUD Kota Depok dan RS Universitas Indonesia (RS UI) menyampaikan bahwa okupansi ruang isolasi Covid-19 mereka mulai menyentuh 80 persen.

Dari peringatan itu, ketersediaan ICU bagi pasien bergejala berat jadi hal yang paling mengkhawatirkan karena jumlahnya memang sedikit, sehingga tak dapat menerima seluruh pasien Covid-19 yang dirujuk kepada 2 rumah sakit itu.

Pada 29 Desember 2020, ketika jumlah pasien Covid-19 sudah 3.343 orang, Direktur RSUD Kota Depok Devi Maryori membenarkan bahwa instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit yang ia bawahi penuh.

Sepekan berselang, Novarita menyebut keterisian tempat tidur isolasi pasien Covid-19 mendekati 90 persen. Sementara 56 ICU di 21 rumah sakit nyaris penuh seluruhnya.

Menindaklanjuti krisis ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengundang beberapa direktur rumah sakit untuk duduk bareng.

“Kami identifikasi gedung yang mereka punya. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan rumah sakit terkait kemampuan penambahan tempat tidur isolasi dan juga untuk ICU,” kata Dadang Wihana, juru bicara satgas, pada Kamis (7/1/2021).

“Lalu, (memetakan) rumah sakit apa yang bisa dikerjakan, dari pemerintah kota apa yang bisa diintervensi.

Baca juga: Janda Muda Ditemukan Tewas, Ketua RT Ceritakan Ada Hal Mistis Terjadi Sebelum Kematian Korban

"Demikian pula kami akan mengusulkan kepada Provinsi dan Pusat terkait ventilator yang jadi kebutuhan kita. Jumlahnya disesuaikan dengan sarana yang ada di rumah sakit.

"Direktur rumah sakit mengkonkretkan jumlah ruangan yang digunakan untuk tempat tidur ICU,” jelasnya.

Saat ini, jumlah pasien Covid-19 di Depok sudah 4.204 orang, terbanyak selama 10 bulan pandemi melanda.

Tidak hanya di Depok

Kasus di Depok hanya sampel kecil dari situasi darurat yang sedang terjadi dalam skala nasional.

Tri Maharani, tim relawan "BantuWargaLaporCovid19", menekankan bahwa situasi layanan kesehatan sudah genting.

“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta," jelas Tri dalam keterangan itu.

"Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan Pilkada serentak dan libur Natal, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," tambahnya.