Ribka Tjiptaning Terancam Dipolisikan, Dituduh Memprovokasi Serta Menghina Presiden dan TNI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komunitas bernama Komunitas Kritis Indonesia (KKI) pun berencana melaporkan Ribka Tjiptaning ke pihak kepolisian.

Hal tersebut dipicu dengan masalah penolakan vaksin oleh Politisi PDIP tersebut.

"Kami akan melaporkan saudari Ribka Tjiptaning atas perbuatan tdak baik," ujar Ketua KKI Oscar Dani Susanto dalam channel Youtube KKI dari video yang dilihat Wartakotalive.com, Jumat (15/1/2021).

Oscar menilai, saat menolak vaksinasi covid-19, hal itu sama saja melecehkan kepala negara.

"Pertama kita menganggap dia melecehkan kepala negara, melecehkan panglima TNI, melecehkan TNI. kenapa? dia menolak divaksin alasannya vaksin belum lolos uji klinis ketiga Biofarma. Terus dia bilang banyak korban. Nah, ini kami anggap adalah penghinaan kepada kepala negara dan kepala instansi-instansi lain karena mereka telah menerima vaksinasi," terang Oscar.

Selain itu, Ribka Tjiptaning dianggap telah membuat kegaduhan lantaran memberikan contoh tidak baik dengan memilih membayar denda ketimbang menjalani vaksinasi.

"Terus dia sudah membuat kegaduhan, mengajak masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah untuk vaksinasi yang tujuannya membuat Indonesia normal kembali dengan vaksinasi covid tersebut.

"Dia memprovokasi dengan mengajak membayar denda. Dia nggak mikir, dia punya uang. Nah rakyat kan tidak punya uang. Kalau rakyat tidak punya uang, terus ditagih denda, kan rusuh. Makanya kami akan melaporkan dia ke Polda Metro Jaya," tandasnya.

Ditegur ketua fraksi

Buntut penolakan vaksinasi oleh Ribka, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.

Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Seperti diketahui, rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma

Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya. "Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Sementara, Presiden Joko Widodo telah disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Rabu (13/1/2021).

Penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi akan disiarkan secara langsung.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi perdana Covid-19 dibagi ke dalam 3 kelompok.

"Jadi akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2021).

Kelompok pertama adalah Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat, dan pejabat daerah.

Kelompok kedua adalah pengurus profesi organisasi kesehatan dan key opinion leader kesehatan pusat dan daerah.

Kelompok ketiga adalah tokoh agama pusat dan daerah.

BERITA TERKINI TRIBUNMANADO:

Baca juga: Gempa Majene 2 Kali Besar dan Menghancurkan 26 Kali Gempa Susulan, Terasa di Beberapa Titik Sulawesi

Baca juga: Rocky Gerung Kritik Jokowi yang Tunjukkan Berani Divaksin: Orang Takut pada Kebohongan Isi Jarum Itu

Baca juga: Gadis Cantik Jeanette Minggu, Ajak Kaum Milenial Tak Menyerah Hadapi Krisis Ekonomi saat Pandemi

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dianggap Hina Presiden hingga Provokasi karena Menolak Vaksinasi, Ribka Tjiptaning Akan Dipolisikan