Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Terkini Nasional

Ribka Tjiptaning Terancam Dipolisikan, Dituduh Memprovokasi Serta Menghina Presiden dan TNI

Komunitas bernama Komunitas Kritis Indonesia (KKI) pun berencana melaporkan Ribka Tjiptaning ke pihak kepolisian.

Editor: Rhendi Umar
Foto: Oji/od
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning. 

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Seperti diketahui, rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Tegas menolak divaksinasi.
Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Tegas menolak divaksinasi. (Istimewa)

Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma

Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya. "Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Sementara, Presiden Joko Widodo telah disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Rabu (13/1/2021).

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved