Calon Kapolri
Masa Pensiun Listyo Sigit Nanti Mei 2027, Hadapi Banyak Jenderal Senior hingga Jokowi Ingin Dikawal
Listyo Sigit Prabowo akan menguasai jajaran Polri hingga tahun 2027 mendatang sebab Ia baru pensiun Mei 2027.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menjaid calon tunggal Kapolri.
Nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo diajukan ke DPR untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang pensiun 1 Februari 2021.
Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 91.
Ada tiga jenderal polisi yang lain satu anggkatan dengan Listyo Sigit Prabowo yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran, Karomisinter Divhubinter Polri Brigjen Krishna Murti, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal.
Baca juga: Promo Indomaret Tanggal 15-17 Januari 2021, Ada Potongan Harga untuk Setiap Pembelian
Listyo Sigit Prabowo akan menjadi kapolri termuda jika disetujui DPR.
Usainya 51 tahun saat jadi Kapolri, lebih muda sebulan dari Tito Karnavian yang berusia 52 tahun 9 bulan saat menjadi Kapolri pada 3 Juli 2016
Tito kelahiran 26 Oktober 1964 sedangkan Listyo kelahiran Ambon, 5 Mei 1969.
Usianya 51 tahun 8 bulan jika dilantik Februari.
Tito Karnavian yang melewati 4 angkatan yakni Akpol 1983, 1984, 1985, dan 1986.
begitu juga Listyo sigit melewati 4 angkatan Akpol yakni 1987, 1988, 1989 dan 1990
Listyo menjadi ajudan Presiden tahun 2014 hingga 2016.
Masa pensiun Listyo Sigit Prabowo masih lama yakni Mei 2027.
Baca juga: AC Milan Rekrut Mario Mandzukic, Jadi Pesaing Ibrahimovic, Eks Juventus Setuju, Segera Tes Medis
Jokowi Ingin Dikawal
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, dipilihnya Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri mirip dengan penunjukan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian beberapa tahun lalu.
"Saat itu Tito adalah kader muda Polri yang masa pensiunnya masih panjang, sekitar enam tahun lagi. Sama halnya dengan Sigit yang baru pensiun di tahun 2027," kata Neta ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (13/1/2021).
Nama Listyo sebagai calon tunggal kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo telah diserahkan kepada DPR pada hari ini untuk diproses.
Neta berpandangan, pemilihan Listyo dengan masa aktif yang panjang menunjukkan Jokowi ingin dikawal oleh Listyo selama sisa periode kepemimpinannya sebagai presiden.
"Sepertinya Jokowi lebih memercayai pengamanannya kepada orang kepercayaannya yang pernah menjadi ajudannya saat pertama kali menjadi presiden dan hal itu tidak masalah. Sebab mengangkat kapolri adalah hak prerogatif presiden," ucap dia.
Dengan pemilihan Listyo sebagai calon kapolri, Neta melihat peluang para anggota polisi yang masih muda atau junior untuk menduduki posisi strategis semakin terbuka.
Artinya, terbuka potensi bagi para junior untuk melompati seniornya dalam mengisi posisi strategis tersebut.
Untuk itu, Listyo diharapkan dapat membuat keseimbangan jika terpilih nantinya.
"Dalam menyusun personel Polri ke depan, Sigit diharapkan mampu membuat keseimbangan agar para senior tidak merasa ditinggalkan," tutur Neta.
Banyak Tantangan Jenderal Senior
Saat ini terdapat 13 Komjen termasuk Listyo Sigit yang berdinas di internal dan luar Polri.
Sebagai Komjen termuda di antara Komjen lainnya, Listyo Sigit kini diusulkan Jokowi menjadi Kapolri.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai Komjen Listyo Sigit Prabowo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat memimpin orang nomor satu Korps Bhayangkara.
"Tantangan bagi pak Listyo.
Pertama adalah konsolidasi internal, apakah pak Listyo bisa mengendalikan resistensi para senior yang dilompati dan bisa mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri.
Atau bahkan akan membuat faksi-faksi atau gerbong baru yang bukan didasari visi dan grand strategy organisasi ?" kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, visi dan grand strategi Pori dinilai penting bagi Listyo untuk membangun Polri lebih baik lagi ke depannya.
"Visi dan grand strategy Polri sebagai organisasi ini penting untuk membuat pijakan pembangunan Polri di masa depan.
Baca juga: Beredar Foto Lama Syekh Ali Jaber Pakai Seragam Sepak Bola, Keluarga Cerita soal Masa Mudanya
Tanpa ada visi yang jelas, akibatnya adalah Polri akan mudah ditarik-tarik dalam pragmatisme politik," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, Listyo juga memiliki tantangan godaan menarik institusi Kepolisian menuju kepentingan politik.
Dia bilang, Listyo harus bepijak kepada tugas pokok dan fungsi Polri.
"Apakah pak Listyo bisa menahan diri dengan godaan-godaan politik untuk menarik polisi pada kepentingan-kepentignan politik sesaat atau kembali fokus pada Tupoksinya ?" jelasnya.
"Wujudnya adalah apakah bisa menarik pati-pati Polri yang bertugas di non kepolisian atau malah semakin mendorong perwira-perwira polisi berkiprah di luar organisasi Polri ?" ujarnya.
Mantan Wakil Ketua KPK Minta Publik Tak Ragukan Listyo
Mantan Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji juga ikut merespons penunjukkan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi ke DPR RI.
Ia meminta masyarakat tidak meragukan kemampuan dari Kepala Bareskrim Polri ini.
Sebab, menurutnya Komjen Listyo Sigit memiliki kemampuan variatif profesionalitas.
Terlebih di bidang reserse kriminal (reskrim) sebagai karakteristik dan front gate penegakan hukum dari Polri.
"Jadi, tidak perlu diragukan kemampuan operasional penegakan hukum dan managerial SDM kelembagaan Polri," kata Indriyanto kepada Tribunnews.com, Rabu (13/1/2021).
Selain itu, Indriyanto meyakini penunjukan Komjen Listyo Sigit sudah melalui prosedur di internal Korps Bhayangkara.
"Dipastikan penunjukan Jenderal Listyo Sigit telah memenuhi persyaratan dari internal kelembagaan Wanjakti Polri."
"Bahkan juga Kompolnas sebagai kelembagaan eksternal, baik syarat kapabilitas, integritas dan kompetensi beliau sebagai calon Kapolri," ujarnya.
Indriyanto juga memprediksi tantangan Komjen Listyo Sigit ke depan tak jauh dari kondisi pandemik Covid-19.
Untuk itu, pendekatannya adalah kamtibmas secara persuasif dan penegakan hukum yang tegas.
"Baik terhadap pelaksanaan ketat protokol kesehatan Covid-19, maupun atensi pada persiapan Pilkada Serentak."
"Dan gangguan keamanan terkait sikap gerak radikalisme yang menciptakan instabilitas kekuasaan negara yang sah," jelas dia.
Indriyanto juga mengingatkan, sepanjang 2021 memang kondisi yang tidak ringan dari Kapolri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas dari negara.
"Polri tetap menjaga komunikasinya dengan representasi elemen media."
"Lembaga swadaya masyarkarat maupun tokoh masyarakat sebagai pilar penguatan negara," ungkapnya.
Profil Listyo Sigit
Listyo Sigit adalah lulusan Akpol 1991.
Ia lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969.
Artinya ia akan dilantik sebagai Kapolri di umur 52 tahun.
Jika mengacu kepada UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyebut masa anggota Polri akan memasuki masa purna tugas saat usianya mencapai 58 tahun, maka Listyo Sigit yang kini berusia 52 tahun 2021 akan pensiun di usia 58 tahun pada 2027.
Sementara, Jenderal Idham Azis menjabat sebagai Kapolri sejak tanggal 1 November 2019, menggantikan Jenderal Tito Karnavian.
Ia hanya menjabat sebagai Kapolri selama 1 tahun 3 bulan.
Saat pensiun pada Februari 2021, Idham Azis berumur 57 tahun.
Sebelumnya, Listyo Sigit menjabat sebagai Kabareskrim Polri sejak 6 Desember 2019.
Listyo juga sudah mengemban sejumlah jabatan penting selama berkarier di Polri.
Pada 2009 Listyo menjabat sebagai Kapolres Pati, Jateng.
Satu tahun kemudian, ia dimutasi sebagai Kapolres Sukaharjo, Jateng.
Saat Listyo bertugas di Solo ini, Jokowi menjabat Wali Kota.
Di wilayah ini, Listyo pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah, 2011.
Setahun kemudian, Listyo dimutasi ke Jakarta mengisi posisi Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Pada saat yang sama, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menang di Pilkada DKI 2012.
Dia lantas ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013.
Listyo kembali ditarik ke Ibu Kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada 2014.
Listyo dipercaya menjadi ajudan Presiden selama sekitar dua tahun.
Lepas dari ajudan Jokowi, Listyo diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2016.
Setelah itu Polri menariknya ke markas besar untuk menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019.
Selama menjabat Kabareskrim Polri, Listyo tercatat mengungkap kasus penipuan, menangkap dua tersangka penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang merupakan oknum kepolisian.
Dia juga menangani kasus penembakan enam anggota Laskar FPI, dan terlibat penangkapan buron kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.
Nama Listyo sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Namun, hal itu dibantah saksi di pengadilan.
Seperti diketahui, DPR memiliki waktu paling lambat 20 hari untuk menolak atau menerima usulan presiden setelah surat presiden diterima.
Hal itu sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Komisi III DPR pun mulai mempersiapkan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Listyo sebagai calon tunggal Kapolri.
Ketua Komisi III Herman Herry mengundang Kompolnas dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menerima masukan pada Kamis (14/1/2021) ini.
"Kami akan mengundang RDPU PPATK dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat," ujar Herman.
Selanjutnya, rangkaian uji kepatutan dan kelayakan dimulai pada Senin (18/1/2021) dengan pembuatan makalah.
Pada Selasa (19/1/2021), Komisi III akan melakukan wawancara dengan Listyo.
Terakhir, jika tahap tersebut lancar maka keputusannya langsung bisa diumumkan.
![[FULL] Pakar: Indonesia Terlibat Israel Caplok Gaza, Deal-dealan dengan Trump Obati 2.000 Korban](https://img.youtube.com/vi/5sKhHBVJjUg/mqdefault.jpg)
