OPD Diminta Kooperatif dalam Pemeriksaan Pendahuluan BPK

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Jemmy Kuhu, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Minut, untuk kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulut.

"Sebab, selain ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, asas manfaat dan pelaporan secara administratif, yang paling penting juga adalah kooperatif, saat dalam proses pemeriksaan," ujar kuhu

Ia juga mengaku optimis, Pemkab Minut, akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bila semua pengelola keuangan siap dan tepat melaksanakan pelaporan. 

"Untuk itu, persiapkan seluruh SPJ, dengan baik, serta berbagai laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, disetiap SKPD masing-masing," jelasnya.

Baca juga: Polda Sulut Bersama TNI Siap Kawal Vaksinasi, Kabid Humas Imbau Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Baca juga: Pos Jaga di Perbatasan Bolmong-Minsel Kembali Beroperasi, Syaratnya Ini

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Minut Kaget, Gaji Guru Honorer Hanya Rp 1 Juta

Kuhu menambahkan, tidak ada larangan kepada para pengelola keuangan, untuk tugas keluar daerah di masa pemeriksaan, meski begitu harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari tugas yang akan dilaksanakan. 

"Jika tidak terlalu penting, maka sebaiknya, tidak usah. Saya berharap seluruh pengelola keuangan, dapat fokus untuk mempersiapkan berbagai dokumen pertanggung jawaban," tutupnya.

Sementara Kepala Inspektorat Minut, Umbase Mayuntu mengungkapkan, pemeriksaan pendahuluan, akan dimulai sejak 20 Januari sehingga diharapkan seluruh perangkat daerah bersiap

"Selesai pemeriksaan pendahuluan akan rehat sejenak menunggu laporan keuangan pemda, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci," tandasnya. (drp)

Baca juga: Turis Tiongkok Mendominasi Kunjungan pada November 2020, Tercatat 1.582 Wisman ke Sulawesi Utara

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: