Terkini Daerah
Rocky Gerung Kans Menolak untuk Tidak Divaksin Covid-19: Bagaimana Mau Dipaksa
Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya berhak menolak mendapatkan atau memilih hak kesehatan
lihat foto
"Dan itu tidak diterangkan secara akademis, maka orang semakin curiga bahwa ini ada pemaksaan," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 5.04:
Sebut 30 Persen Menteri Tak Dibutuhkan, Rocky Gerung Minta Jokowi Rampingkan
Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut setidaknya ada 30 persen menteri yang tidak dibutuhkan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya melakukan reshuffle.
Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (4/1/2021).
"Kan kabinet kemarin direshuffle, itu mustinya di-resizing, di atur ulang sizenya, dibikin ramping kabinet itu," ujar Rocky Gerung.
"Mungkin 30 persen menteri tidak diperlukan dulu, kan Presiden bisa lakukan itu," ungkapnya.
Di dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, Rocky Gerung mengakui keputusan untuk merampingkan kementerian tidak melanggar Undang-undang.
"Itu tidak melanggar Undang-undang, walaupun Undang-undang bilang harus ada kementerian, tapi keadaan darurat perpolitikan birokrasi bisa dipakai dasar yang sama," kata Rocky Gerung.
Menurutnya, banyak kementerian yang tidak bisa bekerja lantaran bidangnya terdampak pandemi.
Dengan begitu, Rocky Gerung menilai hanya pemborosan anggaran.
Dirinya menambahkan bahwa anggaran tersebut lebih tepat dialihkan untuk penanganan langsung pandemi Covid-19.
"Efisiensi itu bisa dipakai misalnya untuk subsidi warteg-warteg sekarang yang terpaksa jual lebih mahal tahu tempe," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai ada pemikiran yang keliru dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi di tengah kondisi darurat.
