Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Reshuffle Kabinet

Pengamat: Jokowi dan Risma Langgar Etika Publik, Kalau Sayang Kursi Wali Kota Harusnya Tolak Mensos

Tayang: Kamis, 24 Desember 2020 14:03 WITA

Editor: Aswin_Lumintang

lihat foto

Pengamat: Jokowi dan Risma Langgar Etika Publik, Kalau Sayang Kursi Wali Kota Harusnya Tolak Mensos

Tribunnews/Jeprima

Menteri Sosial, Tri Rismaharini (kanan) memberikan kata sambutan pada acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Dalam pidatonya, Risma menargetkan seluruh bansos akan cair 100 persen pada akhir 2020. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tri Rismaharini, Menteri Sosial yang baru menuai sorotan, karena masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya, sehingga di khawatirkan akan ada tugas dan tanggungjawab yang terabaikan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan oleh Tri Rismaharini. Risma saat menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya.

Presiden Jokowi mengenalkan enam anggota baru Kabinet Indonesia Maju, di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dedi menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menjaga etika publik terkait rangkap jabatan pejabat negara.

"Presiden dalam beberapa hal sering tidak konsisten, termasuk soal rangkap jabatan yang diemban Tri Rismaharini," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (24/12/2020).

Menurut Dedi, rangkap jabatan ini melanggar etika, meski mendapatkan izin dari Jokowi.

Dedi menilai hal ini dapat menimbulkan kesan Risma diperbolehkan oleh Jokowi karena sesama kader PDI-P.

"Bagaimanapun ada etika pejabat publik yang dilanggar, meskipun Presiden mengizinkan, jangan ada kesan untuk sesama kader PDIP hal semacam itu diperbolehkan," kata Dedi.

Risma, menurut Dedi, tidak memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial.

Jabatan Menteri Sosial, menurut Dedi, sangat penting karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Dengan kondisi ini, Rismaharini tidak miliki kepekaan terhadap masalah yang lebih prioritas dibanding Wali Kota Surabaya, yakni hajat hidup seluruh warga negara karena ia telah mengambil sumpah menteri," tutur Dedi.

Jika masih ingin mengemban tugas sebagai Wali Kota Surabaya, Dedi menilai sebaiknya sejak awal menolak jabatan Menteri Sosial.

Menurut Dedi, langkah tersebut jauh lebih terhormat daripada mengemban dua jabatan publik yang strategis.

"Dengan mementingkan aktifitas walikota Surabaya, semestinya Rismaharini sejak awal menolak mengambil sumpah menteri, itu jauh lebih terhormat dibanding mengenyampingkan tanggung jawab mensos yang sudah pasti jauh lebih besar," kata Dedi.

Terlebih lagi, menurut Dedi, saat ini Kementerian Sosial memiliki tugas vital di masa pandemi Covid-19. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Meski hanya dua bulan merangkap sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya, namun Dedi mempertanyakan komitmen Risma.