Kecelakaan Maut Tadi Pukul 08.07 WIB, Mbah Suraji Tewas Ditempat Tertabrak Kereta Api, Motor Ringsek

Agung menambahkan di palang tersebut tidak ada petugas yang menjaga.

"Palang kereta api ini tidak ada petugas yang menjaga, hanya ada rambu," paparnya.

Menindaklanjuti kecelakaan itu, Agung menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Sragen.

Penolakan

Warga dukuh Siboto Desa Kalimacan, Kalijambe, melakukan aksi penolakan palang perlintasan kereta api TKP tabrakan KA vs mobil patroli di Kalijambe, Rabu (16/12/2020) sore.

Aksi itu dilakukan di depan perlintasan yang ditutup oleh besi sepanjang 2,5 meter. Mereka tampak membawa sejumlah poster, dengan tulisan "bongkar portal", "buka jalan kami" hingga "Siboto menangis".

Mereka menilai penutupan palang kereta api ini dilakukan secara sepihak usai perlintasan kereta api itu memakan korban, dua anggota polisi dan satu prajurit TNI.

Penutupan akses masuk jalan Siboto oleh PT KAI Daop VI Yogyakarta membuat ribuan jiwa warga Siboto Desa Kalimacan Kalijambe kehilangan akses.

Siboto kini seolah desa mati tanpa akses, bahkan jika ingin keluar wilayah harus memutar 4-5 KM dengan infrastruktur jalan dalam kondisi rusak.

Aksi ini turut diikuti anak-anak dan ibu-ibu, penutupan akses masuk dukuh itu membuat para anak-anak kehilangan akses ke sekolah.

"Tolong pemerintah ini portal dibuka. Kasihan anak-anak kami kalau akan pergi ke sekolah harus memutar jauh. Kalau harus memutar jalan tiga kilometer itu kan kasihan," ucap Istikomah salah seorang warga setempat.

Sementara itu tokoh masyarakat Siboto, Udin Faturrahman meminta PT KAI Daop VI Yogyakarta membuka kembali akses warga. Sebab dengan pemasangan portal sepihak maka akses perekonomian warga lumpuh.

Beberapa UMKM dan sekolah kehilangan akses. Setidaknya ada empat sekolah mulai dari PAUD, TK, SD Muhammadiyah hingga MTSN 8 Sragen kehilangan akses.

"Buka kembali jalan kami agar ekonomi warga berjalan. Agar akses pendidikan bisa normal dan akses ibadah warga juga bisa berjalan," pinta Udin.

Pihaknya menilai pemasangan portal itu tanpa ada komunikasi dengan warga. Setidaknya ada 500 KK yang terganggu aktifitasnya karena pemasangan portal tersebut.