Breaking News:

Pemprov Sulut

Pemprov Sulut Ajukan Perda Covid 19 ke Mendagri, Ada Sanksi ke Pelanggar Protokol Kesehatan

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, DR Flora Krisen mengatakan, prosesnya hampir rampung saat ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri

Tribun manado / Ryo Noor
ILUSTRASI Paripurna APBD 2021 di DPRD Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut hampir merampungkan rancangan Peraturan daerah (Perda) Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, DR Flora Krisen mengatakan, prosesnya hampir rampung saat ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri)

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru, Turun Harga, Promo Serba hingga Beli 2 Gratis 1, Cek Katalog di Sini!

Baca juga: Olly Dondokambey Sabet Penghargaan Kementan RI, Sektor Pertanian Tumbuh di Masa Pandemi

"Jadi ada proses namanya fasilitasi di Kemendagri," ujar Krisen kepada tribunmanado.co.id, Selasa (15/12/2020).

Nanti Rancangan Perda ini akan diteliti Kemendagri. Krisen belum mengungkap poin penting dalam Perda ini, karena bisa saja berubah nanti.

Proses selanjutnya, setelah dari Kemendagri maka tinggal ditetapkan DPRD Sulut

"DPRD agendakan nanti penetapan Perda-nya," sebut Mantan Sekretaris BKD Sulut ini.

Apa bisa Perda ini disahkan sebelum Natal? Krisen mengatakan, tergantung dari Kemendagri

"Jika senin (pekan depan) misalnya sudah melalui faslitasi Kemendagri, tinggal DPRD tetapkan jadwal sidang," katanyam

Sebelumnya, Pemprov Sulut mengajukan ke DPRD, Rancangan Perda tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, 12 November 2020.

Baca juga: TAK Ada Open House Natal di Kediaman Wali Kota & Wawali, GSVL: Dirayakan di Rumah Masing-masing

Rancangan Perda itu diajukan Pjs Gubernur Agus Fatoni berkesempatan menyampaikan penjelasan ke DPRD lewat rapat paripurna,  

Perda itu kaitan denga terbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 terkait Penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Dalam peraturan ini juga diamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi sesuai dengan konteks di daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan ini juga telah diterbitkan, tetapi keberadaan Peraturan Daerah dipandang perlu untuk lebih memperkuat penegakan hukum ini.

Ada juga sanksi diatur bagi pelanggar protokol Covid 19, apa saja yang diterima para pelanggar, menurutnya sanksi akan diatur dari ringan hingga berat, Perda ini diharapkan dapat memantapkan kinerja kita dalam upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Sulut.

Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Nyiur Melambai sepakat Ranperda ini dibahas ke tingkat lebih lanjut, dengan sejumlah catatan. (ryo)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved