Breaking News:

Sulut Hebat

Olly Dondokambey Cs Gandeng KPK, Cegah Korupsi Manajemen Aset Daerah

Olly Dondokambey didampingi oleh Sekprov Sulut Edwin Silangen bersama Pimpinan KPK RI Firli Bahuri menghadiri Agenda tersebut di Jakarta.

istimewa
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey didampingi oleh Sekprov Sulut Edwin Silangen bersama di Jakarta, Senin (14/12/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tindaklankjut Program Manajemen Aset dan Optimalisasi Barang Milik Negara.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey didampingi oleh Sekprov Sulut Edwin Silangen bersama Pimpinan KPK RI Firli Bahuri menghadiri Agenda tersebut di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Gubernur Kepulauan Riau, perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktur Utama PT PLN, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia.

"Saya bersama Pimpinan KPK RI, dalam agenda tindak lanjut program management asset, penertiban dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara," kata Olly

Firli Bahuri, Ketua KPK mengatakan, penyelamatan dan penertiban aset negara merupakan upaya KPK dalam mencegah terjadinya kerugian negara, baik uang negara maupun yang berpengaruh kepada perekonomian negara.

"Kita sepakat melakukan optimalisasi aset yang dimiliki Pertamina agar dapat dikelola secara benar dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemda dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Firli mengatakan, salah satu wujud upaya pencegahan korupsi adalah penertiban dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara. Dengan sistem yang baik, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup.

Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp347,8 triliun, Kemayoran senilai Rp143 triliun, TMII senilai Rp20,47 triliun, dan Monas senilai Rp37 triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 triliun,” ujar Firli.

Sebelumnya, langkah soal manajamen aset daerah ini sudah dakukan Pemprov Sulut berkoodinasi dengan KPK terkait aset pemerintah. 

Sekprov mengatakan, hal tersebut termasuk kegiatan pendampingan koordinasi program pencegahan korupsi oleh KPK RI di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran KPK RI melalui koordinator wilayah 3 dan satgas, yang secara kontinu memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam hal koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi termasuk bidang aset,” kata Silangen.

Silangen menyampaikan,   pemerintah daerah telah merasakan manfaat yang optimal dari berbagai pelaksanaan koordinasi program pencegahan pemberantasan korupsi di bidang aset.

Kunci manajemen pengelolaan aset daerah terdiri dari 4 indikator yaitu penyediaan database aset, pengelolaan aset, rekonsiliasi aset serta penertiban dan pemulihan aset.

Lebih lanjut, Silangen juga mengapresiasi Kakanwil BPN Sulut dan Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota Se-Sulut yang secara terus menerus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka melengkapi sertifikasi aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

"Kita bisa mewujudkan tujuan kita bersama agar semua aset tanah yang ada di pemerintah daerah ini bisa disertifikasi,” ujar Silangen. (ryo) 

Baca juga: Kadisdikpora Minsel Minta Guru Konsisten Jalankan Program Mengajar dengan Sitem Daring

Baca juga: Sosok Wakasad Letjen TNI Herman Asaribab, Perwira Asal Papua, Pernah 2 Kali Ditugaskan ke Tim-Tim

Baca juga: Viral di Medsos, Video 2 Orang WNA Terjun dengan Motor ke Laut, Polisi: Takutnya Ditiru Orang Lain

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved