27 Hukumtua Bertugas Lagi, Toar Palilingan: Itu Kewenangan Bupati Minsel Mengembalikan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Ruhenua Patuntu sudah mengembalikan jabatan 27 hukumtua yang sempat diganti Pjs Bupati Mecky Onibala.

Akademisi sekaligus pengamat hukum Sulawesi Utara (Sulut) Toar Palilingan kepada www.tribunmanado.co.id, Selasa (8/12/2020) mengatakan sepanjang pengisian jabatan lowong tidak ada masalah, kalau melakukan mutasi harus minta ijin Mendagri.

"Sama seperti Pjs Bupati Minsel waktu lalu lakukan. Hanya terkesan kurang arif saja kareba dilakukan massal apalagi alasan tidak netral seharusnya ada sanksi dari KASN serta melibatkan Bawaslu saat itu," kata dia.

"Mungkin dikarenakan tidak ada sanksi saat pergeseran Plt hukumtua lalu karena dugaan tidak netral. Maka sesuai kewenangan Bupati Minsel mereka dikembalikan lagi pada posisi awal sebagai Plt hukumtua," ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ini.

Tapi kalau pergeseran (pengembalian) tersebut dalam rangka Tanggal 9 Desember dia mengatakan tidak efektif lagi.

Apalagi ASN harus netral jadi semata- mata bukan karena itu tapi lebih pada masalah kewenangan bupati.

Seperti diketahui Kegiatan hari pertamanya berkantor, Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu menggelar apel bersama para aparatur sipil negara (ASN) di Aula Waleta.

Dalam kegiatan tersebut, Tetty sapaannya mengembalikan jabatan 27 pejabat hukumtua yang pernah diganti Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala.

Surat keputusan pengembalian jabatan dibacakan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minsel Altin Sualang, Senin (7/12/2020).

Dihadapan para pejabat hukumtua, Bupati Minsel mengatakan bahwa mereka akan mulai bertugas terhitung 8 Desember 2020. Mereka diminta untuk menyukseskan pesta demokrasi Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Layani masyarakat dengan tulus hati," ujar dia.

Bupati Minsel juga mengharapkan 27 hukumtua supaya netral dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di tengah masyarakat.

Dengan adanya pengembalian jabatan ini, janji Tetty Paruntu saat cuti kampanye beberapa waktu lalu terpenuhi.

Kabupaten Minsel selama kurang lebih dua bulan dipegang oleh seorang Pjs Bupati.

Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala pada Senin (12/10/2020) lalu mmelantik 27 pejabat hukumtua baru, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Plt Camat Motoling Timur.

Pelantikan ini menuai kritik di tengah masyarakat Minsel.  Sesudah pelantikan itu Jumat (16/10/2020) puluhan masyarakat di dua desa yaitu Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan dan Pinapalangkow, Kecamatan Suluun Tareran mendatangi Pemkab Minsel supaya bisa bertemu Mecky Onibala.

Namun sangat disayangkan, niat masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada Pjs Bupati Minsel tak membuahkan hasil. Mecky Onibala pada saat itu tidak berada di kantor.

Kemudian Masyarakat di Desa Liningaan, Tumani Selatan, Lowian Satu, Pinaesaan, Raratean, Torout, Kinalawiran, dan Lolombulan Makasili berunjuk rasa memprotes pergantian hukumtua oleh Pjs Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Mecky Onibala.

Namun keinginan ratusan warga tersebut untuk bertemu Mecky Onibala tak kesampaian. Mereka hanya bisa ditemui Asisten I Bidang Pemerintahan Frangky Tangkere dan Asisten III Setdakab Minsel Ever Poluakan, Selasa (21/10/2020)

Selanjutnya giliran puluhan masyarakat di Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga ramai-ramai turun ke jalan kampung untuk menolak isu pergantian hukumtua, Jumat (6/11/2020).

Jenly Sinaulan termasuk satu diantara 27 hukumtua yang diganti oleh Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala pada tanggal 12 Oktober 2020 lalu.

Tepat pada hari ini, Senin (7/12/2020) Jenly Sinaulan memegang lagi jabatan sebagai Penjabat Hukumtua Desa Malola Satu, Kecamatan Kumelembuai.

Rasa syukur langsung diungkapkannya. Dia berterima kasih kepada Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu yang sudah memercayakan jabatan ini kepadanya lagi.

Jenly Sinaulan sudah menyiapkan lima agenda kerja di sisa tahun kerja 2020.

Kata dia hal pertama yang akan dilakukannya yakni bersama penyelenggara pilkada serentak menyuksekan agenda pesta demokrasi lima tahunan ini dan memastikan pilkada berjalan sesuai aturan yg berlaku dengan sukses aman nyaman dan damai.

"Hal kedua saya akan tetap menjamin agar masyarakat Desa Malola Satu terhindar dari bahaya Covid-19. Ketiga bersama BPD Desa Malola Satu menetapkan RKPDes 2021 dan penyusunan APBDes 2021," ujarnya.

Keeempat dia akan mengajak masyarakat untuk mewaspadai ancaman resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 dengan menyusun langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan lendapatan keluarga.

"Kelima mempersiapkan pelaksanaan pilhut 2021," pungkas dia.

Mayoritas masyarakat di Desa Malola Satu dan Desa Malola (Malola Raya) selama ini menggantungkan harapannya pada produksi pertanian terutama Cingkeh, Kopra dan Cap Tikus.

Kehidupan ekonomi masyarakat bisa dikatakan sejahtera karena hasil pertanian tersebut laku keras di pasaran.

Tapi semenjak pandemi covid-19 melanda dunia, produksi Cengkih, Kopra dan Cap Tikus mulai menurun.  Apalagi harga ketiganya ikutan anjlok di pasaran.

Baca juga: Pergi Mencuci Pakaian, 2 Gadis Kembar Malah Ditemukan Tewas Tenggelam di Sumur

Baca juga: Viral 4 Polisi China Diam Melihat Gadis 17 Tahun Tengelam di Depan Mereka, Pada Hal Jaraknya 2 Meter

Baca juga: Money Politik Rusak Pesta Demokrasi, VAP: Mari Kita Wujudkan Pilkada yang Berintegritas