Pjs Bupati Minut Clay Dondokambey Kaget Temukan Pengelolaan Keuangan Pemkab

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pjs Bupati Minahasa Utara (Minut), Clay Dondokambey mengaku kaget bukan main menemui persoalan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Minut, Sulawesi Utara

Daftar masalahnya kata Clay, cukup mencengangkan.

Pertama, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Bulan Agustus belum terbayar.

Ada lagi, Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat / perangkat desa se Minut sudah 2 bulan belum juga terbayar.

Lebih mirisnya lagi nasib para Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemkab.

Clay mengatakan, anggaran honorariumnya tertata variatif di masing - masing Perangkat Daerah

Baca juga: Kecelakaan Pukul 05.30, Imron Luka Parah Tangan dan Kaki Kiri Patah Ditabrak Mobil hingga Terpental

Baca juga: CARA Klaim Token Listrik Gratis Untuk Desember 2020

"Ada yang tertata untuk 5  bulan, ada yang untuk 7 bulan dan ada yang untuk 10 bulan, pladahal harusnya ditata anggarannya setahun," katanya kepada tribunmanado.co.id, Selasa (1/12/2020).

Jika kemudian Bupati Minut (non aktif) Vonnie Panambunan mengaku kaget, maka ia lebih kaget lagi dengan adanya rentetan masalah ini

"Jadi kalau ada yang kaget, saya sudah kaget duluan, tapi langsung action tidak berhenti sekedar prihatin," katanya sambil tersenyum. 

Clay mengatakan, masalah ini terjadi karena adanya missed manajemen pengelolaan kas daerah ketika melakukan realokasi / refocusing untuk anggaran  .  

Ketika masuk menjabat  Pjs Bupati Minut, Clay mengatakan, langsung diperhadapkan dengan situasi miss managemen ini.

Tahapan pembahasan APBD Perubahan 2020, dijadikan momentum oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menata kembali ploting anggaran secara proporsional

"Tujuannya agar ASN, THL dan Perangkat Desa masih dapat merasakan dan mendapatkan penghargaa  atas kerja keras dan pengabdian mereka yang tetap bekerja dengan semangat walau di tengah masa pendemik covid 19," kata dia.

Kebijakan itu, lanjut Clay tentu tanpa mengabaikan anggaran untuk program dan kegiatan pokok lainnya di masing - masing perangkat daerah. 

Setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya APBD Perubahan  2020 bisa jalan dan merealisasikan sebagian kesejahteraan aparatur yang di nanti - nantikan.