Dugaan Kejahatan Perang Australia di Afghanistan, Pemimpin Pasukan SAS Paksa Anggota Baru Membunuh

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 19 orang, baik yang masiih aktif berdinas maupun pensiunan, bakal menjalani sidang dan berpotensi kehilanhan tanda jasa jika bersalah.

Perdana Menteri Scott Morrison dilaporkan menelepon Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, beberapa jam sebelum laporan itu keluar.

Kepada Ghani, PM Morrison menjanjikan pihaknya akan lebih serius mengutusnya seraya menekankan krusialnya integritas SAS.

Pemimpin pasukan elite Australia SAS dilaporkan memaksa anggota baru untuk menembak mati tahanan agar mereka "berdarah".

Terungkapnya kabar itu terjadi di tengah dugaan bahwa militer "Negeri Kanguru" diduga melakukan pembunuhan ekstrayudisial di Afghanistan antara 2007-2013.

Jenderal Angus Campbell, Kepala Pasukan Pertahanan Australia, merilis laporan yang sudah disunting dari Paul Brereton, Hakim Senior Sydnye sekaligus mantan jenderal korps cadangan.

Butuh waktu empat tahun bagi para hakim untuk menyelesaikan penyelidikan dan menyusun laporan, di mana naskahnya banyak mengalami penyuntingan.

Hakim Brereton menemukan informasi, pasukan elite SAS melakukan 39 pembunuhan ekstrayudisial saat tergabung dalam koalisi pimpinan AS di Afghanistan.

Diwartakan The Times, tudingan itu termasuk "pembunuhan pertama" yang dilakukan oleh anggota junior berdasarkan perintah dari pimpinannya.

Dilaporkan Daily Mirror Jumat (20/11/2020), perintah itu diberikan si oknum pimpinan agar setiap anggota baru merasa "berdarah".

Laporan itu juga menyebutkan senjata maupun alat komunikasi asing ditaruh di sebelah mayat korban, sehingga mereka nampak seperti prajurit guna mengelabui komandannya.

Jenderal Campbell menduga, jumlah warga Afghanistan yang dibunuh secara semena-mena oleh pasukan khusus "Negeri Kanguru" ini lebih dari 39 orang.

Baca juga: Remaja 19 Tahun Ditemukan Tewas, Tergantung di Jendela Warung Sate, Diduga Frustasi Putus Cinta

"Meski enggan, saya harus menerima bahwa ini sudah terjadi kemungkinan ini (pembunuhan ekstrayudisial)," kata Jenderal Campbell.

Dia memberanikan orang-orang yang menjadi korban atau mungkin mempunyai informasi mengenai kejahatan perang itu untuk segera melapor.