Breaking News:

Menpan RB

10 Lembaga Negara Dibubarkan, 19 Lembaga Tinggal Tunggu DPR, Menpan RB: Segera Diumumkan

Pemerintah terus melakukan pembenahan, terakhir dengan membubarkan  29 lembaga negara yang dinilai tidak produktif

Kemendagri.go.id
Foto Presiden Jokowi dan Menpan RB Tjahjo Kumolo 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Pemerintah terus melakukan pembenahan, terakhir dengan membubarkan  29 lembaga negara yang dinilai tidak produktif dan membebani negara.

Sesuai informasi dari jumlah tersebut, 10 lembaga sudah selesai pengkajiannya dan tinggal diumumkan kepada publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (Mafani Fidesya Hutauruk/Tribunnews.com)

Pemerintah sudah menyelesaikan kajian dan akan mengumumkan pembubaran sebanyak 10 lembaga negara dalam waktu dekat.

Sementara 19 lembaga negara lainnya akan dibubarkan pada 2021 karena terkait regulasi yang akan dibahas bersama DPR RI.

"Tahun ini, kami sudah membubarkan lewat Perpres 85 yang perekonomian. 29 komite dan badan lembaga sudah kami selesaikan, 10 sudah, tinggal kami umumkan," papar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Penjelasan Komandan Koopssus soal Iring-iringan Mobil Operasi Khusus TNI Berhenti Depan Markas FPI

Baca juga: BMKG Prakiraan Cuaca di 33 Kota Jumat 20 November 2020: 16 Kota Diperkirakan Turun Hujan Siang Hari

Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat 20 November 2020, 7 Kota Berpotensi Hujan Disertai Petir

Tjahjo mencontohkan, lembaga yang akan dibubarkan yaitu Badan Otorita Jembatan Suramadu.

"Itu kami drop. Bayangkan ini, PUPR ikut campur, Angkatan Laut ikut, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Pemkot Pamekasan, Surabaya juga ikut campur. Bayangkan, sudah hapus ini," papar Tjahjo.

Selain itu, kata Tjahjo, Badan Pengelolaan Haji juga akan dihapus karena keberadaannya tumpang tindih.

"Ada juga Badan Pengelola Usia Lanjut, itu kan cukup Kemensos aja yang tangani," paparnya.

"Jadi ini 10 (lembaga), yang 19 akan disampaikan ke DPR tahun depan, karena ini menyangkut undang-undang yang harus dibahas bersama DPR. Tapi lewat Perppres, Keppres sudah selesai," sambung Tjahjo.

Halaman
123
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved