Sejarah Hari Anak Sedunia, Diperingati Setiap Tanggal 20 November, Didirikan PBB Tahun 1954

Mereka menerima hadiah, mengikuti lomba, melakukan kegiatan menyenangkan atau diperbolehkan libur sekolah.

Setiap tahun, organisasi PBB yang menangani anak-anak, UNICEF, merayakan peringatan Hari Anak Sedunia untuk menarik perhatian khusus mengenai hak-hak anak di dunia.

Konvensi Hak Anak (KHA) meletakkan standar dasar dan universal untuk masa kanak-kanak yang sehat, terlindung dan layak bagi setiap manusia.

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani KHA pada 26 Januari 1990.

Dikutip dari nationaltoday.com, meskipun Hari Anak Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954, baru pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum PBB mengadopsi bentuk tambahan dari Deklarasi Hak Anak.

Awalnya diperoleh pada tahun 1924 oleh Liga Bangsa-Bangsa, PBB mengadopsi dokumen ini sebagai pernyataannya tentang hak-hak anak.

Teks aslinya berbunyi sebagai berikut:

1. Anak harus diberi sarana yang diperlukan untuk perkembangan normalnya, baik secara material maupun spiritual

2. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus ditolong, anak yang nakal harus diambil kembali, dan anak yatim piatu serta anak yatim piatu harus ditampung dan ditolong.

3. Anak itu harus menjadi yang pertama menerima kelegaan pada saat-saat sulit.

4. Anak harus ditempatkan pada posisi untuk mencari nafkah dan harus dilindungi dari setiap bentuk eksploitasi.

5. Anak harus dibesarkan dengan kesadaran bahwa bakatnya harus mengabdi untuk melayani sesamanya.

Untuk versi yang diperluas, PBB mengadopsi 10 prinsip tambahan dengan resolusi yang menyertainya, yang diusulkan oleh delegasi Afghanistan, menyerukan kepada pemerintah untuk mengakui hak-hak ini, mengupayakan penerimaan mereka, dan mempublikasikan dokumen tersebut seluas mungkin.

Pada tanggal 20 November 1989, Sidang Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak.

CRC adalah perjanjian hak asasi manusia yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak.