Rp 99 Triliun untuk Antisipasi Krisis Pangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dimaksimalkan sebagai instrumen stabilisasi untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prioritas APBN di tahun ini maupun tahun depan satu di antaranya adalah bidang ketahanan pangan, selain masalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan infrastruktur.

Baca juga: ASN-THL Minut Demo Tuntut Tunjangan

"Ketahanan pangan merupakan satu di antara prioritas besar di dalam APBN 2021. Sebesar Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan untuk ketahanan pangan" ujarnya dalam acara 'Jakarta Food Security Summit 5' secara virtual, Rabu (18/11).

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan itu merupakan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya Kementerian Pertanian atau Kementerian Perikanan.

Kementerian lainnya yang juga terlibat adalah di bidang public work atau pekerjaan umum dan irigasi dan melalui pemerintah daerah dalam bentuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pangan.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu termasuk untuk subsidi pupuk. "Sehingga ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara juga memperingatkan pandemi Covid-19 berpotensi memicu krisis pangan dunia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Food and Agriculture (FAO) bahwa krisis pangan bisa menjadi nyata akibat gangguan rantai pasokan.

"Bahkan FAO menyampaikan bahwa Covid-19 dapat berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya krisis pangan karena terjadi gangguan rantai pasok dan logistik dari suplai makanan di seluruh dunia," ujarnya.

Dia mengatakan, kondisi Indonesia sebagai satu di antara 4 negara dengan penduduk terbesar di dunia menjadi krusial dari sisi ketahanan pangan di tengah pandemi.

Baca juga: Kronologi Kasus Penikaman Seorang Gadis di Tomohon, Berawal Saat Pelaku Masuk Kamar Korban

"Ini yang luar biasa penting bagi Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah geografis yang sangat besar dan juga penduduk populasi terbesar di dunia," kata Sri Mulyani.

Karena itu, dia menambahkan, pada awal pemerintah terus memberikan perhatian tidak hanya di dalam menangani Covid-19, juga terus melaksanakan berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk menjaga agar prediksi dari FAO tersebut tidak terjadi.

"Perhatian dari Presiden dan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan serta kesejahteraan nelayan terus menjadi pusat utama. Dengan adanya virus Covid-19, kita memahami bahwa dampak yang terjadi adalah luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan bahwa pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif.

Sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pangan berkualitas dengan harga terjangkau. "Pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif, yang meningkatkan efisiensi proses produksi yang meningkatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, yang memperbaiki daya dukung lingkungan dan yang mensejahterakan petani," ujar Presiden.

Saat ini kata Presiden banyak negara di dunia melihat pentingnya pengembangan sektor pangan. Bukan hanya untuk merespon kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi, tetapi juga karena kebutuhan pangan sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk di dunia.

"Hampir setengah jumlah penduduk dunia ada di kawasan asia. Termasuk di tiga negara terbesar di China, India, dan di Indonesia. Situasi ini membuka peluang yg menjanjikan bagi sektor pangan. Kebutuhannya sangat besar, pasarnya sangat besar dan akan terus tumbuh," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pengembangan produksi pangan harus melompat dengan cara yang baru, dengan skala produksi yang lebih besar. Hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan peran sentral korporasi petani. Selain itu dengan mengedepankan nilai tambah pada tahap on farm maupun off farm.

Baca juga: Beli Mobil Baru Wajib Sertakan Surat Punya Garasi dari Kelurahan, Aturan Khusus untuk Warga DKI

"Dan inovasi teknologi modern yang lebih efisien dan produktif. Dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada para petani dan sektor pendukungnya," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh paling tinggi yakni sebesar 16,24 persen dibandingkan sektor lainnya pada Kuartal II 2020. "Pertumbuhan PDB kita pada kuartal II, kuartal III (2020) itu kurang lebih tumbuh 16,2 (persen) dibandingkan yang lain," ujar Syahrul.

Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDB sektor pertanian menjadi penyumbang paling tinggi untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 yang turun 4,19 persen (q to q), sedangkan secara tahunan atau year on year (yoy) turun 5,32 persen.

Ia menambahkan bahwa sektor pertanian menunjukkan hasil yang memuaskan."Dalam masa pandemi, lebih khusus pertanian telah menunjukkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang," kata Syahrul.

Meskipun kini ekonomi Indonesia memasuki zona resesi karena mengalami minus dua kali berturut-turut, namun dianggap lebih baik. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2020 minus 3,49 persen, dibandingkan pada Triwulan II 2020 yang minus 5,32 persen.

"Artinya dengan triwulan II, triwulan III, minus pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 5 ke minus 3," jelas Syahrul.

Ia pun meyakini perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong kontribusi dari sektor pertanian. "Saya yakin persis, itu adalah bagian bagian dari kontribusi pertanian yang dijalankan oleh kita semua," papar Syahrul. Menurutnya, Indonesia memiliki klimatologi pertanian yang cukup bagus untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya demi mendukung ketahanan pangan dan gizi.

"Negara kita adalah negara yang sangat besar tapi sangat kuat, memiliki agroklimat yang cukup baik, dengan berbagai hal. Kekuatan geografis maupun sumber daya alam yang tersedia cukup baik," pungkas Syahrul. (Tribun Network/fik/van/fit/wly)