Jusuf Kalla: Saya Perkirakan Pandemi di Indonesia Baru Bisa Selesai Tahun 2022

"Untuk itu saya minta agar operasi penyemprotan disinfektan PMI lebih diintensifkan lagi."

"Dan masyarakat lebih disiplin lagi untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” paparnya.

Untuk mempercepat pemberian vaksin, Jusuf Kalla mengatakan PMI akan mengerahkan unit donor darah dan tenaga vaksin.

“Dalam upaya pemberian vaksin ini, PMI akan menyiapkan UDD sebagai pos vaksin."

"PMI memiliki 230 UDD dan ribuan tenaga vaksin, itu semua akan kita kerahkan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat,” bebernya.

Pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).