Ada 3 UU Kontroversial Disahkan Dalam Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai pemerintah hanya menganggap kritik publik sebagai angin lalu.

DPR yang semestinya menjadi pengontrol pemerintah pun dianggap dalam posisi yang lemah karena justru selalu sepakat dengan pemerintah.

"Tiap ada upaya penolakan, mereka (DPR dan pemerintah) cuek, berpikir bahwa semuanya akan reda sendiri. Mereka cuek dengan tekanan publik. Jadi membiarkan dan mengabaikan sikap-sikap kritis masyarakat terhadap undang-undang," kata Asep, Selasa (20/10/2020).

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat Jokowi berupaya keras mengejar target pemerintahannya tetapi dengan meminggirkan pelibatan masyarakat.

Suara-suara kritis publik tidak didengarkan, komunikasi publik pemerintah pun buruk.

"Yang kurang, pertama, adalah komunikasi publik. Yang kedua, pemerintah termasuk DPR miskin untuk mendengarkan, kurang mau mendengarkan masyarakat," ujar Hendri. 

Baca juga: Penanganan Korupsi Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin Dapat Rapor Merah, Pukat UGM: KPK Lumpuh

Buka dialog

Asep pun meminta Presiden Jokowi agar dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog.

Menurutnya, presiden sudah semestinya mengubah strategi komunikasi publik dalam menjalankan pemerintahan demi membangun kepercayaan publik hingga akhir periode nanti.

"Penting betul presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya," kata Asep.

Hal senada disampaikan Hendri. Menurutnya, presiden perlu lebih banyak mendengarkan dan tidak bersikap defensif atas kritik publik.

"Jadi, kalau banyak presiden sebelum Pak Jokowi PR-nya adalah ekonomi, sekarang PR-nya Pak Jokowi adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dihadapi tantangan berat yang tidak terprediksi, yaitu pandemi Covid-19.

Ia menyebut pemerintah saat ini bekerja keras mencari solusi agar Indonesia dapat bangkit dari krisis akibat pandemi.

UU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi yang dimaksud Jazilul demi mengatasi keterpurukan ekonomi yang saat ini terjadi di Tanah Air.

Baca juga: Rumah Tepat di Perbatasan Kembali Viral di TikTok, Ruang Tamu di Indonesia, Dapur Ada di Malaysia