Gatot Nurmantyo Tak Menolak Jadi Capres 2024, Pastikan Tidak Pakai KAMI, Sebut 2 Masalah Bangsa

Manuver politik

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

Saat Gatot hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru.

Presiden pun memberikan sejumlah alasan. Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).

Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya.

Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (KOMPAS.com/ANDI HARTIK)
"Pernyataan Pak Gatot itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.

"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.

Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan.

Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak