Breaking News:

Omnibus Law

SBY Singgung Airlangga, BIN, dan Luhut Soal Demo Omnibus Law, Prabowo Subianto Angkat Bicara

Jika pemerintah tidak mengungkapkan auktor intelektualis dari gelombang demo tolak omnibus law, pemerintah akan dianggap menyampaikan kabar bohong.

Editor: Jumadi Mappanganro
ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Para petinggi partai politik (parpol) masing-masing angkat bicara perihal UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah mengungkap auktor intelektualis dalam aksi unjuk rasa penolakan atas UU Cipta Kerja.

SBY mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat agar tidak ada kecurigaan satu sama lain.

"Lebih bagus kalau memang (ada) menggerakkan menunggangi, membiayai dianggap oleh negara sebagai kejahatan melanggar hukum, dan hukum harus ditegakan, lebih baik disebutkan (auktor intelektualis)," kata SBY dalam akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, jika pemerintah tidak mengungkapkan auktor intelektualis dari gelombang aksi demo tersebut, pemerintah akan dianggap menyampaikan kabar bohong.

Baca juga: Pengerjaan Bandar Udara Lolak Terus Jalan di Masa Pendemi Covid-19

"Kalau tidak (disebutkan auktor intelektualis), nanti negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," ucapnya.

Presiden ke-6 RI ini meyakini, pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait auktor intelektualis dalam demo tersebut bukan ditujukan untuk dirinya.

"Hubungan saya dengan pak Airlangga selama ini baik dengan pak Luhut selama ini baik, dengan BIN juga engga ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah akan melakukan proses hukum terhadap pelaku yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

"Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/10/2020) malam.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved