Aksi Tolak UU Cipta Karya, Billy Lombok Sambut Hangat Demo Mahasiswa di Gedung Cengkih

TRIBUN MANADO.CO.ID, MANADO - sekitar ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Aksi demonstrasi menyasar Kantor DPRD Sulut, Kamis (8/10/2020).

Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut menyambut para pendemo di Gedung Cengkih

"Perintah partai, harus sambut aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU Cipta Kerja," ujar Politisi Partai Demokrat ini kepada tribunmanado.co.id, Kamis (8/10/2020)

Sama seperti para mahasiswa, Partai Demokrat menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

• Sulut Ketambahan 33 Kasus Covid-19, 1 Orang Meninggal Dunia

• Sebut Massa Aksi Sedang Menegakkan Keadilan, Anies Baswedan: Jalankan Dengan Tertib

• Satgas Covid-19 Katakan Solusi Pandemi tak Hanya Vaksinasi Tetapi Jalankan Protokol Kesehatan

"Partai Demokrat seentero Nusantara menyerukan penolakan terhadap omnibus law, sikap penolakan ini sudah ditunjukkan fraksi Demokrat di DPR RI," kata Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut ini

Ia menegaskan, Partai Demokrat bukan tidak pro investasi, hanya mengingatkan pemerintah, kenapa Omnibus Law ini ditetapkan secara tergesa-gesa. Masih banyak pasal tidak menguntungkan pekerja buruh dan masyarakat termarjinalkan

"Sehingga kami mempertanyakan, kenapa ter buru -buru, tergesa gesa, harusnya dibicarakan lanjut dengan elemen yang lebih luas," ujar Ketua Karang Taruna Sulut ini.

Gambarannya simpelnya, jika produk ini bagus kenapa banyak yang protes dan banyak yang belum tahu.

Sebab itu perlu waktu sosialiasi, dan dibahas satu per satu.

Fraksi Partai Demokrat sudah berjuang di DPR RI, salah satunya upaya untuk mencabut kluster tenaga kerja dalam UU tersebut,namun Partai Demokrat kalah kekuatan di DPR RI sehingga tak bisa mengubah apa yang diaspirasikan masyarakat.

Atas aksi demonstrasi mahasiswa, Billy menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk pekerja dan buruh di Indonesia

"Pekerjaan belum selesai, kita mengawal hal yang booming ini," kata dia.

Beberapa poin jadi catatan soal turunnya komponen dalam pembayaran pesangon. Poin di bidang pendidikan dari segi izin usaha, dianolagikan pendidikan seperti konsepnya diperdagangankan

Kemudian dalam UU ada jangka waktu batas kontrak. Padahal di UU sebelumnya ada poin tenaga kerja kontrak bisa diangkat tenaga kerja tetap

"Poin ini dihapus di UU Cipta kerja," kata dia.

Memang kata Billy ada hal-hal hoaks menyebar, tapi apa yang diserukan Partai Demokrat bukan Hlhoaks

Partai Demokrat juga sepakat aksi demonstrasi jangan anarkis. Hal tercontoh dalam aksi demonstrasi di DPRD Sulut

''Demo sudah sangat bagus di DPRD. Kita terima, kita perjuangkan, apa yang terjadi hak demokrasi mahasiswa menyuarakan pendapatnya," ujar Wakil Rakyat Dapil Minsel-Mitra ini.

Poin ketiga yang jadi sorotannya soal kondusifitas pelaksanaan aksi demonstrasi di DPRD Sulut. Ia mengapresiasi peran aparat kepolisian.

Namun, Billy mempertanyakan kinerja aparat kepolisian ketika penanganan demo di Universitas Manado, Tondano, Minahasa sehari sebelumnya.

• Ajak Seluruh Gubernur Gelar Rapat, Anies Baswedan: Menegakkan Keadilan Tanggung Jawab Kita Semua

"Saya pertanyakan apa sudah dilakukan prota? pukul pakai kayu, ditarik-tarik, apa seperti itu?," kata dia.

Ia mempertanyakan, kawasan kampus mahasiswa melakukan aksi demo bagian juga dari pembelajaran.

Penanganan demo di DPRD Sulut dan Unima ia nilai berbeda

"Di DPRD Sulut humanis, di Unima represif," katanya.

Kalau aksi mahasiswa tidak sesuai protap Covid 19, apa bedanya dengan orang di jalan tak pakai masker, apa kemudian dipentungi

"Saya pertanyakan hal tersebut ke Kapolda," ujarnya. (ryo)