Breaking News:

Pemprov Sulut

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni Luruskan 12 Poin Hoaks Soal UU Cipta Karya

Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni menilai Provinsi Sulut relatif kondusif ketika di daerah lain timbul riak-riak penolakan

Istimewa
Pjs Gubernur Agus Fatoni Serahkan Santunan Program Perkasa 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni menilai Provinsi Sulut relatif kondusif ketika di daerah lain timbul riak-riak penolakan

Ia mengatakan, agar bisa memahami utuh UU tersebut sebaiknya dibaca terlebih dahulu

"Banyak hoaks yang disebar soal UU ini, padahal UU tersebut tidak demikian," kata Fatoni kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

KSPI Sulut Sepakat dengan Organisasi Buruh dan Pekerja Menolak UU Cipta Kerja, Ini yang Mereka Tolak

Poin Kontroversial UU Cipta Kerja, Potensi Seorang Jadi Pekerja Kontrak Abadi

Foto 1: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020).(KOMPAS.COM/ANDI HARTIK) Foto 2: Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono FOTO 3: Massa aksi di depan DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/8/2020). Aksi ini merupakan aksi Aliansi Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara atau Gerbang Sumut untuk menolak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.TRIBUN MEDAN/HO 

FOTO: Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ditemui usai berorasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). Lucius Genik
Foto 1: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020).(KOMPAS.COM/ANDI HARTIK) Foto 2: Ilustrasi Penolakan Omnibus Law: Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono FOTO 3: Massa aksi di depan DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/8/2020). Aksi ini merupakan aksi Aliansi Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara atau Gerbang Sumut untuk menolak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.TRIBUN MEDAN/HO FOTO: Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ditemui usai berorasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019). Lucius Genik (Lucius Genik/(KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)/Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono/TRIBUN MEDAN/HO)

Ia pun membeberkan sejumlah hoaks, dan meluruskan informasi sesuai fakta yang benar.

"Ada 12 poin," kata dia.

1. Benarkah Uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya, uang pesangon tetap ada

BAB IV: Ketenagakerjaan - Pasal 89

Tentang perubahan terhadap Pasal 156

Halaman
1234
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved