Pjs Gubernur Agus Fatoni Ikut Kampanye Virtual Bersama Wapres, Gerakan Nasional Netralitas ASN

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Agus Fatoni mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, Rabu (7/10/2020).

Agus Fatoni hadir lewat sambungan virtual dari Kantor Gubernur Sulut.

Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan, Pemerintah akan mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh Instansi Pemerintah.

“Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi Indonesia menuju ASN dan birokrasi kelas dunia. ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi,” tegasnya.

• 5 Program Prioritas SSM-Oppo, Tingkatkan SDM, Infrastruktur Usaha Tani hingga Penguatan UMKM

• Jelang Pilkada, Bawaslu Bolsel Perkuat Fungsi Sentra Gakkumdu

• Kabar Gembira, BLT Rp 600 Gelombang 1 Berakhir Hari Ini, Cek Rekeningmu Sekarang!

Lebih lanjut Wapres menekankan agar KASN terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah.

“Saya juga minta agar KASN secara konsisten meningkatkan kapasitasnya,” pintanya.

Oleh karena itu, lanjut Wapres, Kelembagaannya harus didukung oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima dalam seluruh simpul tugas pengawasan KASN.

• UU Cipta Kerja Disahkan, Presiden Buruh Indonesia Dipanggil Presiden Jokowi, Mencuat Jadi Wamen?

“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” imbuhnya.

Terkait Netralitas, kata Wapres, merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.

“Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi, yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance),” ucap Wapres yang juga selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional.

• Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Manado Terus Meningkat Meskipun Masih Zona Orange

Wapres mengingatkan, netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.

“Upaya yang sangat penting dan menentukan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun non sipil, di pusat maupun daerah, tidak mendukung dan turut serta menjaganya.

Demikian pula peran masyarakat, khususnya media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangatlah sentral dalam mengawal upaya bersama yang sangat menentukan kualitas pemerintahan dan demokrasi kita,” terangnya.

• Arti Nama 5 Cucu Presiden di Indonesia, dari Pemimpin Cerdas, Raja, hingga Putri

• Kabupaten Bolmut Jadi Lokus Penilaian Kinerja Penanganan Stunting 2020, Ini Penyebabnya

Wapres meyakini bahwa menjaga netralitas ASN akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Wapres pun membeberkan manfaatnya antara lain yang pertama, bagi kepala daerah.