G30S PKI
Soeharto Larang Calon Panglima AD Pengganti Ahmad Yani Menghadap Soekarno Setelah G30S
Soekarno Marah Perintah Dilanggar Soeharto Saat G30S PKI, Pengganti Ahmad Yani Dilarang Menghadap
Soeharto bahkan menegaskan semua instruksi mengenai Angkatan Darat dari Soekarno Karno harap disampaikan kepada Soeharto.
Mendengar laporan Bambang, Soekarno tampak sangat kecewa dan marah sekali.
Ia menjadi bingung, pasalnya Letkol Untung baru saja mengkudeta kabinetnya dan pada saat yang sama Soeharto juga secara terang-terangan berani membangkang instruksinya.
Namun karena pasukan TNI AD mulai memasuki Halim, Soekarno kemudian terpaksa “diungsikan” ke Istana Bogor.
Tapi justru ketika berada di Istana Bogor itulah, Soeharto yang sudah memiliki segudang pengalaman tempur, secara perlahan berhasil “mengambil alih” perintah Soekarno
Soeharto mengambil alih aksi penumpasan G30S PKI, dan tiga tahun kemudian menggantikan posisi Soekarno sebagai Presiden RI
Benarkah Soeharto Melakukan 'Kudeta Bertahap' Saat G30S PKI?
Putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa Soeharto telah melakukan 'kudeta bertahap' melalui peristiwa G30S PKI.
Sukmawati Soekarnoputri berani berpendapat demikian karena dia setuju dengan pemikiran dari Dr Subandrio, mantan Waperdam I dan Kabinet Dwikora era pemerintah Presiden Soekarno.
Seperti dikutip dari buku 'Creeping Coup d'Etat Mayjen Suharto' yang ditulis oleh Sukmawati Soekarnoputri
"Subandrio menyebut tragedi tahun 1965 itu dengan istilah 'Creeping Coup d'Etat ' atau kudeta merangkak atau bertahap," tulis Sukmawati Soekarnoputri
Kudeta bertahap yang dilakukan Mayjen Soeharto dan kawan-kawannya dilalui dengan empat tahap.
Tahap I: 1 Oktober 1965
Terjadinya suatu aksi penculikan dan pembunuhan beberapa Jenderal TNI AD oleh kelompok G30S yang dipimpin oleh Letkol Untung dengan pasukan AD (berseragam Cakrabirawa/pasukan pengawal presiden).
Pada hari itu juga melalui kantor penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI), Letkol Untung mengumumkan tentang dibentuknya Dewan Revolusi dan juga tentang Kabinet Dwikora demisioner.