Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun dan Para Tokoh yang Terlibat, Amir Syarifuddin hingga Muso

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dalam  catatan sejarah, Partai Komunis Indonesia (PKI) beberapa kali melakukan pemberontakan.

Pemberontakan pertama terjadi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1926. Pemberontakan kedua terjadi di Madiun 1948. 

Pemberontakan di Madiun termasuk perang saudara, karena PKI berhadapan dengan Pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta.

Ada beberapa faktor alasan pemberontakan PKI di Madiun, berikut ulasannya:

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda.

Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.

Banyak unit bersenjata dari Partai Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer.

Unit gerilya dan milisi di bawah pengaruh PKI diperintahkan untuk membubarkan diri.

Di Madiun kelompok militer PKI menolak untuk pergi bersama dengan perlucutan senjata para anggota yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama.

Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal Ini memberikan alasan untuk menekan PKI.

Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi 'Republik Soviet Indonesia' pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri.

Pada saat yang sama PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang.

Pada 30 September Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36 000 dipenjara.

Di antara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober saat tertangkap di Desa Niten Kecamatan Sumorejo, Ponorogo.

Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok.

Namun, PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949.

Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Pada saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani Perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingan tersebut sangat merugikan Indonesia.

Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990) karya Maksum, berikut latar belakang pemberontakan PKI di Madiun:

Perjanjian Renville

Salah satu hal yang paling utama terjadinya pemberontakan di madiun karena Perjanjian Renville. Di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia sangat dirugikan.

Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia.

Dengan kemunduran Amir, Presiden Sukarno menyuruh Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru. Saat itu Kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri.

Pembentukan FDR

Saat itu Amir turun dari kebinetnya dan diganti oleh Kabinet Hatta. Merasa kecewa, Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

Saat itu, Amir menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta. FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri.

Partai Komunis Indonesia (PKI) berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat. PKI adalah partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialistis di Indoensia sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai.

Pembentukan FDR tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, melainkan juga melibakan partai lainnya, seperti:

Partai Sosialis Indonesia
Partai Komunis Indonesia
Pemudia Sosialis Indonesia
Partai Buruh Indonesia
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.

Muncul doktrin baru

Muso dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah mereka. Muso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain.

Menolak Rasionalisasi Kabinet Hatta

Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi dan reorganisasi dalam upaya peperangan yang berisi:

Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta gabungan angkatan perang.
Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu
Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman
Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara
Keputusan tersebut yang membuat Muso marah dan menolak rasionalisasi tersebut. PKI saat itu didukung oleh dua kader politik besar, yaitu Masyumi dan PNI.

• Soekarno Tentang G30S: Pimpinan PKI Keblinger, Subversi Nekolim dan Oknum Tidak Bertanggung Jawab

• Fakta Aksi Penyiksaan Kepada 7 Jenderal di Film G30S PKI Merupakan Rekayasa, Diakui Sutradaranya

• 5 Versi Dalang Sebenarnya di Balik Peristiwa G30S Bunuh 7 Jenderal, Peran PKI, CIA hingga Soeharto

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun"