Kabar Ahok
6 Kritik Ahok ke Pertamina dan Peruri: Minta Kementerian BUMN Dibubarkan hingga Soroti Sistem Gaji
Dalam catatan Tribunnews.com, bukan kali ini saja Ahok melontarkan kritik ke Pertamina secara terbuka.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut deretan kritikan terbuka yang dilancarkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Ahok melontarkan kritik soal tata kelolak PT Pertamina.
Dalam catatan Tribunnews.com, bukan kali ini saja Ahok melontarkan kritik ke Pertamina secara terbuka.
Pada awal akhir Juni lalu, Ahok sudah mulai melancarkan kritik terhadap direksi perusahaan pelat merah tersebut.
• BREAKING NEWS: Sejumlah Bocah Tenggelam di Sungai, Hebohkan Warga Setempat, Korban dalam Pencarian
• Jika Terpilih Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, CEP-Sehan Berikan Rp 200 Juta Per Desa
Berikut deretan kritik Ahok ke Pertamina sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Rabu (16/9/2020):
1. Ungkap Situasi Rapat dengan Direksi
Dalam wawancara yang diunggah di YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 29 Juni lalu, Ahok membeberkan situasi rapat dengan direksi Pertamina.
Menurut Ahok, dalam rapat dengan direksi Pertamina, dirinya pernah marah.
Hal itu terjadi saat Ahok melihat ada yang tidak beres.
Ahok bahkan mengancam akan memecat pihak yang tidak melaksanakan tugasnya.
"Saya kalau dia (pejabat yang tidak melaksanakan tugas) nggak laksanakan, saya sampaikan 'kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi mohon maaf saya akan usul pecat'," kata Ahok.
Menurut Ahok, hal itu disampaikannya secara terbuka di depan para peserta rapat yang lain.
• Ramalan Zodiak Cinta Besok Kamis 17 September 2020, Virgo Akan Perlihatkan Gilanya Sisi Romantisnya
• Pendeta Hanny Pantou Masih Diinginkan Kembali Nahkodai LMI
2. Kritik Pejabat Pertamina yang Tidak Lapor
Tak hanya itu, Ahok juga menceritakan dirinya yang pernah dibuat jengkel oleh pejabat Pertamina yang lain.
Saat itu, Ahok mengingatkan, agar pejabat lain yang ingin melakukan tindakan di Pertamina untuk meminta izin kepada dirinya, termasuk pergantian direksi.
"Ketika melakukan sesuatu tanpa melalui izin saya, lalu saya bilang 'saya bukan sombong, kan saya ditugaskan sebagai Komut di sini."
"Tentu banyak hal yang dilakukan penggantian direksi harus lapor kepada saya'."
"Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat angkat tangan yang ngomong begini 'mohon maaf itu bukan urusannya Komut, ini langsung dengan Menteri BUMN'."
"Wah ini kalau pikir kan kurang ajar banget gitu kan," ujar Ahok masih dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 29 Juni lalu.
Kalau dulu, lanjut Ahok, dirinya menemui orang yang seperti itu, mungkin akan langsung dimaki-maki.
Tapi sekarang, Ahok lebih memilih untuk tetap tenang dalam menyikapinya.
"Kalau dulu kayak gitu saya maki-maki tapi untuk sekarang, dia ngomong seperti itu saya senyum aja."
"Saya cuma bilang sama Dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini saya akan ajukan mundurkan diri atau pecat kalian," terang Ahok.
3. Minta Kementerian BUMN Dibubarkan
Dalam kritiknya kali ini, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.
Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.
"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya sebagaimana dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).
4. Kritik Lobi dan Titipan di Pertamina
Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.
Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.
"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.
Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.
"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.
"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.
5. Kritik Sistem Gaji di Pertamina
Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.
Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.
"Orang dicopot, misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena dia orang lama," kata Ahok.
"Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gaji pokok Rp 75 juta, dicopot enggak kerja pun dibayar segitu," jelasnya.
"Gila aja ini, saya rasa itu bisa dituntut. Nah itu yang lagi kita ubah sistemnya," kata Ahok.
6. Kritik Perum Peruri
Selain soal PT Pertamina (Persero), Ahok juga menyinggung permasalahannya dengan Perum Percetakan Uang RI (Peruri).
Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang itu, kata Ahok, meminta Pertamina uang Rp 500 miliar untuk proses paperless.
"Peruri gendeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina," kata Ahok.
"Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapet Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton?" ungkap Ahok.
7. Tanggapan Pertamina
Menanggapi kritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya, Rabu (16/9/2020) sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia.
Fajriah memastikan, hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.
Manajemen dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.
"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.
Penulis: Daryono
Editor: Whiesa Daniswara
